"Jika ada yang berani campur tangan dalam upaya reunifikasi China dalam bentuk apa pun, China pasti akan membalas dengan keras," kata Sun dalam pernyataan tersebut.
Pernyataan Takaichi "sangat berbahaya," tulis People's Daily dalam komentar yang dikaitkan dengan Zhong Sheng, homonim China untuk Voice of China yang sering digunakan untuk menyampaikan pandangan Beijing tentang kebijakan luar negeri.
Pada Senin, Takaichi membela pernyataannya setelah diplomat China menuduhnya mencampuri urusan Beijing. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa jika kekuatan militer, termasuk kapal perang, digunakan dalam konflik Taiwan, hal itu bisa dianggap sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" bagi negaranya.
Klasifikasi ini penting karena akan memberikan dasar hukum bagi Jepang untuk mengerahkan militernya guna membantu membela negara-negara sekutu. Ucapan Takaichi bertentangan dengan ambiguitas strategis Jepang di masa lalu mengenai bagaimana Jepang akan merespons situasi darurat di Taiwan.
Ucapannya memicu kemarahan Xue Jian, Konsul Jenderal China di Osaka. "Kalau kau terus-terusan mencampuri urusan yang bukan urusanmu, kau akan langsung dipenggal. Siap?" tulis Xue dalam unggahan di X, dilansir dari Japan Forward, cabang berbahasa Inggris dari Sankei Shimbun. Unggahan tersebut kemudian dihapus.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara pada Jumat mengatakan bahwa Tokyo sudah kembali memprotes pernyataan Xue kepada Beijing.
"Kami menegaskan sikap kami terkait masalah ini dan menjelaskan maksud di balik ucapan PM Takaichi," ujar Kihara. Dia menambahkan bahwa Jepang juga menentang protes China, menyiratkan Jepang tidak berniat mencabut pernyataan Takaichi.
Hubungan antara Beijing dan Tokyo seringkali tegang karena masalah sejarah, terutama invasi Jepang pada 1930-an. China memandang masalah Taiwan sebagai titik api. Pernyataan Sun dan pemanggilan Duta Besar Jepang, Kenji Kanasugi, oleh China mungkin pertanda bahwa negara tersebut ingin secara resmi menyampaikan ketidaksenangannya atas ucapan Takaichi. Belum jelas apakah insiden ini akan berdampak pada hubungan bisnis atau perdagangan.
Dalam KTT Caixin di Beijing pada Kamis, Kanasugi menekankan bahwa China dan Jepang harus memperdalam hubungan mereka.
Saat ditanya bagaimana hubungan bilateral akan berkembang di bawah kepemimpinan Takaichi, PM perempuan pertama Jepang, Kanasugi menjewab, "sebagai tetangga, kita menghadapi berbagai kesulitan, masalah muncul, banyak suka duka."
"Namun, kita harus mengelola kesulitan-kesulitan ini, dan pada saat yang sama, kita harus memperkuat dan memperdalam kerja sama kita dalam apa yang saya sebut sebagai agenda bersama," jelasnya.
Pada Senin, Takaichi tidak mengatakan atau dalam ucapan awalnya bahwa Jepang akan mengerahkan militernya dalam skenario terkait Taiwan, tetapi pengakuannya atas potensi klasifikasi resmi risiko eksistensial memberi kejelasan lebih daripada pemerintahan sebelumnya mengenai bagaimana Tokyo akan memandang konflik, seperti potensi invasi China.
China menganggap Taiwan, negara demokrasi berpemerintahan sendiri dengan 23 juta penduduk di antara Jepang dan China, sebagai wilayahnya dan tidak menampik peluang penggunaan kekuatan untuk menguasai kepulauan tersebut.
Tokyo tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taipei, tetapi menentang segala upaya apa pun yang mengubah status quo secara sepihak. Negera tersebut juga memandang hubungan lintas selat harus diselesaikan secara damai.
(bbn)
