Bloomberg  Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak lagi membahas skema pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) untuk mengatur iuran batu bara perusahaan tambang.

Kementerian padahal sedang melempar wacana memperbesar porsi kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batu bara menjadi di atas 25%, atau posisi saat ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mensinyalir pembentukan MIP untuk mengelola pungut salur iuran batu bara tidak lagi menjadi kebijakan yang direncanakan pemerintah.

“Kayaknya udah enggak ada, enggak ada pembahasan lagi,” kata Tri ditemui di kompleks parlemen, Kamis (13/11/2025).

Dalam kaitan itu, Tri mensinyalir alasan Kementerian ESDM ingin menambah porsi DMO adalah karena adanya rencana pemangkasan produksi batu bara dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.