Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mencontohkan perjanjian perdagangan dengan Thailand yang memungkinkan negeri Gajah Putih tersebut mengekspor produknya ke RI
“Tapi kami kok ke Thailand itu ngga bisa masuk, ban Indonesia ngga bisa masuk Thailand, Thailand bisa masuk sini” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama komisi VII DPR.
Tak cuma pengusaha ban, pengusaha pulp dan kertas juga mengeluhkan perjanjian yang justru membuat daya saing industri RI melemah. Kedua perjanjian yang mengikat secara regional tersebut adalah ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Direktur Komite Bahan Baku Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Irsyal Yasman mengatakan pada perjanjian ACFTA industri kertas masih punya ruang gerak lantaran masih ada tarif resiprokal apabila China mengenakan tarif masuk ke negara tersebut. Namun, perjanjian RCEP dinilai sangat merugikan industri kertas, pun industri-industri lainnya yang ada di Indonesia.
“Di RCEP ini, ini betul-betul tantangan bagi industri pulp dan kertas. Mengapa? Karena kita membebaskan hampir semua 224 HS [Harmonized System], 0 tarif dari China kepada kita. Sementara kita masih, kita nanti akan, China akan membebaskan hanya 13 HS” ujar Irsyad.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan bahwa saat ini pihaknya mencatat hal tersebut. Usai mendengar banyak keluhan dari pengusaha, menurutnya banyak perjanjian internasional yang diteken oleh Indonesia tak menguntungkan RI.
“Kemarin kita bertemu dengan industri karet, sawit dan lain-lain, itu keluhannya sama pak, perjanjian internasional ini tidak win-win ya pak, jadi menguntungkan yang lain negara lain, tapi kita dirugikan” kata Evita, Rabu (12/11/2025).
(ain)
