Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) buka suara mengenai penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di instasinya berkaitan dengan layanan pendukung haji. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan lembaganya menghormati dan mendukung penuh seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. 

"Sebagai lembaga publik yang taat hukum, BPKH selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada otoritas yang berwenang," ujar Fadlul dalam siaran pers, Rabu (12/11/2025). 

Di sisi lain, Fadlul mengeklaim bahwa pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional, aman, dan akuntabel. Menurut Fadlul, dalam seluruh aktivitasnya, BPKH berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good 
corporate governance (GCG), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. 

Fadlul juga memberikan klarifikasi terkait peran anak perusahaan BPKH di Arab Saudi, yakni BPKH Limited terkait isu pengiriman barang jemaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia pada musim haji 1446 H. 

Dia mengatakan BPKH Limited bukanlah penyelenggara jasa kargo dan tidak melakukan aktivitas penerimaan, pengangkutan, penanganan, maupun pengawasan terhadap barang milik jemaah. Dalam kerja sama yang dimaksud, BPKH Limited hanya berperan sebagai mitra lokal (local partner) yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan Indonesia yang memiliki izin usaha di bidang jasa  pengiriman barang dari Arab Saudi ke Indonesia.