Sesuai kontrak yang berlaku, peran dan tanggung jawab BPKH Limited terbatas serta tidak mencakup kegiatan operasional kargo. Dengan demikian, BPKH Limited tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman atau permasalahan operasional lainnya yang terjadi di lapangan.
BPKH Limited didirikan untuk mendukung pelaksanaan investasi langsung BPKH dalam ekosistem haji dan umrah di Arab Saudi. Fadlul menekankan bahwa BPKH Limited bukan penyelenggara operasional ibadah haji dan tidak terlibat dalam mekanisme lelang layanan bagi jemaah haji, melainkan berperan sebagai entitas bisnis yang menjalankan aktivitas investasi sebagaimana perusahaan lain di Arab Saudi.
"Seluruh keuntungan dari aktivitas investasi BPKH Limited, termasuk kerja sama komersial dengan pihak ketiga, akan dikembalikan kepada BPKH dalam bentuk dividen. Dana tersebut kemudian menjadi nilai manfaat bagi Keuangan Haji yang digunakan untuk membantu pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji [BPIH]," ujar dia.
Belum Naik Penyidikan
Sebelumnya, KPK mengatakan tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di BPKH. Namun, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu belum mau membeberkan informasi lengkap perkara. Kendati demikian, Asep membeberkan bahwa lingkup perkara ini berkaitan dengan fasilitas akomodasi, katering hingga jasa pengiriman barang jemaah.
"Ada informasi terkait dengan pengiriman barang-barang. karena teman-teman, saudara kita yang berangkat ke haji itu ada juga yang mengirim barang dan lain-lain. Ada informasi yang kami terima, itu juga dimobilisasi atau dikumpulkan, ini seperti apa? kerja sama dengan siapa? apakah dengan PT Pos Indonesia [Persero] atau mungkin perusahaan ekspedisi swasta atau bagaimana? Nah seperti itu, dan penggunaan dana itu," ujar Asep dalam konferensi pers, Senin (10/11/2025).
(dov/frg)
