Berdasarkan London Metal Exchange (LME), nikel dilego di harga US$15.053/ton hari ini, turun tipis 0,36% dari penutupan sebelumnya. Harga nikel sempat mencapai rekor di atas US$100.000/ton pada Maret 2022 akibat short squeeze pasar, tetapi sejak itu harga menurun tajam.
Djoko juga menuturkan kebijakan pengetatan izin smelter nikel baru tersebut dapat membantu pelaku industri mengoptimalkan keuntungan meskipun harga nikel mengalami fluktuasi.
“Dengan penyederhanaan proses perizinan, diharapkan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar komoditas,” ujarnya.
Di sisi lain, Djoko menilai Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha, termasuk industri smelter, dengan pendekatan berbasis risiko.
Empat Dampak
Secara umum, lanjutnya, peraturan ini seharusnya tidak berdampak negatif pada industri smelter. Sebaliknya, ada empat potensi dampak positif adanya PP tersebut.
Pertama, proses perizinan lebih cepat dengan pendekatan berbasis risiko, sehingga smelter dengan risiko lebih rendah dapat memperoleh izin lebih cepat dan persyaratan yang lebih sederhana.
Kedua, penyederhanaan proses perizinan mengurangi beban administratif bagi perusahaan, sehingga memungkinkan pengusaha untuk fokus pada operasi dan inovasi.
Ketiga, industri yang mengadopsi teknologi lebih bersih dan inovatif mungkin mengalami kemudahan dalam perizinan, yang dapat mendorong lebih banyak investasi dalam inovasi.
Keempat, dengan regulasi yang lebih jelas dan prosedur yang mudah dipahami, pelaku industri dapat menikmati kepastian hukum yang lebih baik.
Sebagai informasi, Kementerian Perindustrian mengonfirmasi telah memperketat penerbitan IUI smelter nikel standalone—atau yang tidak terintegrasi dengan tambang — baik jenis pirometalurgi maupun hidrometalurgi, sesuai PP No. 28/2025.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta menjelaskan hilirisasi nikel di Indonesia didorong tidak lagi diolah hingga kelas dua yakni nickel pig iron (NPI), feronikel (FeNi), nickel matte, dan mixed hydroxide precipitate (MHP); melainkan pada produk yang lebih hilir seperti nickel electrolytic, nickel sulphate, dan nickel chloride.
Akan tetapi, Setia mengungkapkan Kemenperin masih memberikan kelonggaran bagi smelter nikel yang sudah memasuki tahap konstruksi dan berencana mengolah nikel menjadi produk antara atau intermediate.
“Sesuai RIPIN PP No. 14/2015, untuk target industri pengolahan dan pemurnian nikel tahun 2025—2035 bukan lagi pada nikel kelas 2,” kata Setia ketika dihubungi Bloomberg Technoz.
Adapun, Kemenperin mencatat sampai dengan Maret 2024, Indonesia memiliki total 44 smelter nikel pemegang IUI yang beroperasi di bawah binaan Ditjen ILMATE. Lokasi terbanyak berada di Maluku Utara dengan kapasitas produksi 6,25 juta ton per tahun.
Jumlah tersebut belum termasuk 19 smelter nikel yang sedang dalam tahap konstruksi, serta 7 lainnya yang masih dalam tahap studi kelaikan atau feasibility studies (FS). Dengan demikian, total proyek smelter nikel pemegang IUI di Indonesia per Maret 2024 mencapai 70 proyek.
-- Dengan asistensi Azura Yumna Ramadani Purnama
(mfd/wdh)
