Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim masih perlu menambahkan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi untuk melengkapi konstruksi perkara dugaan korupsi pada program makanan tambahan (PMT) bagi bayi dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan periode 2016-2020. Hal ini menjadi alasan lembaga antirasuah tersebut belum juga meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan pihaknya sudah melakukan ekspos hasil penyelidikan dugaan korupsi tersebut agar ditingkatkan menjadi tingkat penyidikan. Akan tetapi, dalam prosesnya terdapat sejumlah barang bukti yang masih dinilai kurang sehingga perkara tersebut belum dapat ditingkatkan ke level penyidikan.

“Terakhir sudah kita ekspose berkait dengan makan tambahan itu, masih ada yang perlu kita lengkapi lagi di situ dari makanan tambahan.  Jadi artinya, waktu itu kan saya bilang tuh, itu ada apa ya, ada yang kurang gitu ya, tapi kita sekarang itu juga sedang mau nyari barangnya,” kata dia kepada awak media, dikutip Selasa (11/11/2025).

Asep mengungkapkan alat bukti tambahan tersebut dibutuhkan untuk dapat menjadi penguat bahwa terdapat praktik pengurangan nutrisi dari biskuit dan kuantitas dari premiks pada program tersebut. Menurut dia, praktik korupsi diduga dilakukan dengan cara mengurangi nutrisi dan kuantitas dari premiks yang diberikan kepada bayi dan ibu hamil. 

Sehingga, para penerima program tersebut sebenarnya tak mendapatkan tambahan kualitas makanan bergizi yang baik; terutama mereka adalah bayi, balita, dan ibu hamil.  Hal ini membuat program yang seharusnya bisa mencegah stunting menjadi gagal; dan justru menimbulkan masalah lain seperti penyakit diabetes dan lainnya.