Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola kelembagaan negara dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh lembaga yang lahir dari era reformasi. Ia menilai, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), melainkan juga harus mencakup seluruh lembaga negara hasil reformasi 1998.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua merangkap Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, usai dirinya resmi dilantik oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

“Presiden sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan, Beliau juga menyampaikan, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi, semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji,” ujar Jimly.

Menurut Jimly, langkah Prabowo ini menunjukkan keberanian politik sekaligus visi jangka panjang untuk memastikan semua lembaga negara berfungsi sesuai mandat konstitusi dan kebutuhan publik.

Komisi Independen untuk Reformasi Polri

Jimly menuturkan bahwa pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri merupakan wujud nyata perhatian Presiden terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan signifikan di tubuh kepolisian. Komisi ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol, melainkan bekerja secara substantif dan independen.