Fitra mencontohkan, jika penerbitan BI-FRN dengan tenor 12 bulan, nantinya kupon atau imbal hasil akan dihitunf pada akhir periode tersebut. "Misal, untuk tenor 12 bulan, kuponnya nanti pada saat di akhir periode. Jika indONIA misalnya punya bunga 4%, dan awalnya marginnya 50 bps," tutur dia. "Jadi nanti apabila suku bunga indONIA terus bergerak turun, maka diujung nanti bisa jadi dapatnya bukan 4% plus 50 bps tadi, sebaliknya juga begitu."
Perluas Dominasi Obligasi Swasta
Di sisi lain, Fitra juga mengungkapkan alasan dibalik rencana penerbitan instrumen surat berharga baru tersebut: diharapkan dapat memperluas ragam underlying transaksi repurchasing agreement (repo) pasar obligasi korporasi (OK).
Dia beralasan, saat ini komposisi surat utang atau obligasi di Indonesia masih sangat didominasi oleh obligasi pemerintah lewat SBN yang mengambil porsi sebesar 27,72% (US$387 miliar) dari total rasio utang dari PDB (40,19%) dibandingkan obligasi korporasi (OK) yang hanya 2,1%. (US$29 miliar).
Berdasarkan data internalnya, angka tersebut juga terbilang masih jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara seperti Jepang yang memilik porsi OK mencapai 16,84%; Korea Selatan yang mencapai 60,70%; dan Singapura yang juga sebesar 27,06%.
"Kami melihat bahwa BI, dalam hal ini perlu melakukan upaya agar pasar obligasi selain SBN ini bisa berkembang sehingga memberikan alternatif financing bagi perusahaan," tutur dia.
"Karena selama ini, karena kita lebih banyak ke banking, maka banyak pinjaman kepada perbankan. Maka harapannya, kalau perusahaan juga sudah bisa, akan lebih banyak alternatif sumber pinjaman yang lebih variatif dengan harga, dengan cost of fund yang lebih efisien."
(ibn/wep)
