Tantangan utama dari aturan ini terletak pada metode verifikasi usia. Platform diharapkan menerapkan "langkah-langkah yang wajar" melalui kombinasi verifikasi dokumen, estimasi biometrik (analisis wajah atau suara), dan inferensi perilaku daring. Namun, perusahaan teknologi mengakui bahwa metode ini masih belum sepenuhnya andal, menimbulkan kekhawatiran privasi di kalangan kritikus terkait risiko penyalahgunaan data identitas dan biometrik.
Larangan ini memiliki konsekuensi finansial signifikan bagi raksasa teknologi. Menurut eSafety, sekitar 95% remaja berusia 10 hingga 15 tahun di Australia memiliki setidaknya satu akun media sosial, artinya operator platform berpotensi kehilangan akses untuk memonetisasi sekitar 2,5 juta pengguna di bawah umur.
Dampak terbesar bagi korporasi teknologi adalah risiko penularan. Australia gemar menggambarkan UU ini sebagai yang pertama di dunia. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, telah menyatakan ketertarikannya untuk belajar dari implementasi Australia, sementara Selandia Baru dan Denmark juga tengah menyusun usulan pembatasan serupa.
Bagi Perdana Menteri Anthony Albanese, yang mendorong pengesahan UU ini setelah kampanye publik yang intensif, langkah ini adalah cara untuk memastikan anak-anak dapat "menikmati masa kecil mereka." Namun, kontroversi tetap membayangi, di mana Unicef memperingatkan bahwa larangan total dapat mendorong remaja ke platform yang lebih berisiko dan tidak diatur.
- Dengan asistensi Angus Whitley dan Whery Enggo Prayogi.
(ell)
