Selain membahas struktur penanggung jawab daerah, rapat juga menyoroti rencana pembentukan tata kelola digital melalui dashboard agar pelaksanaan program bisa diawasi secara transparan.

Zulhas menegaskan, pembentukan penanggung jawab di tiap daerah menjadi kunci agar distribusi makanan bergizi bisa berjalan seragam di seluruh Indonesia. “Karena program ini besar, mencakup 82,9 juta penerima manfaat, maka tata kelolanya harus kuat sampai ke daerah,” ujarnya.

Ia menutup dengan memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus dilakukan setiap hari untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG.

(dec/spt)