Balqis menyebut saat ini pelbagai praktik pelibatan masyarakat sipil hanya melalui undangan, audiensi, dan tiba-tiba disahkan. Hal ini pun terjadi pada PP Tunas, di mana dinilai mengkhawatirkan dalam prosesnya.
"Tentu di satu sisi SAFEnet tetep mendorong bagaimana Kementerian Komunikasi dan Digital juga berkomitmen terhadap perlindungan hak-hak anak, tapi jangan lupakan mengenai keterlibatan masyarakat sipil dan warga secara umum," kata Balqis.
Lanjut dia, SAFEnet memandang implementasi dari Tunasdigital.id tak bakal sempurna jika prosesnya dilakukan tidak baik. Lantaran mereka tak mengetahui terkait mekanisme diskusi yang idealnya.
Oleh karenanya, Balqis menyebut Tunasdigital.id perlu dipantau ke depannya termasuk penerapannya, "apakah justru malah anak juga punya hak digital gitu untuk mengakses internet tapi ya memang harus dibatasi dengan pantauan orang tua misalnya dan lain sebagainya."
Meutya Hafid mengeklaim kehadiran platform Tunasdigital.id guna mempertegas komitmen negara dalam memastikan ruang digital yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia.
inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari PP Tunas. Oleh karenanya, Tunasdigital.id hadir untuk mencegah anak-anak terpapar konten negatif, eksploitasi dan pelecehan, mengantisipasi penggunaan gawai secara berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan psikologis anak, serta melindungi data pribadi.
(far/wep)
