Dua perusahaan milik Woldenberg, Learning Resources Inc dan hand2mind Inc, menggugat kebijakan tarif tersebut pada April lalu, dengan alasan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya. Gugatan ini kini berada di Mahkamah Agung dan dianggap sebagai salah satu perkara ekonomi paling penting dalam sejarah Amerika.
Sidang yang dijadwalkan Rabu ini akan menentukan apakah Mahkamah Agung akan membatalkan sebagian besar tarif yang diberlakukan Trump sejak menjabat. Putusan menentang Trump berpotensi mengguncang fondasi kebijakan perdagangannya, menghambat kekuasaan presiden dalam menggunakan tarif sebagai alat politik, dan dapat membuka jalan bagi pengembalian dana lebih dari $100 miliar kepada importir.
Lebih luas lagi, perkara ini menjadi titik krusial bagi perluasan kekuasaan eksekutif di bawah Trump. Meskipun Mahkamah Agung yang kini dikuasai konservatif cenderung mendukung Trump, sebagian besar dukungan itu baru sebatas keputusan sementara. Putusan yang memenangkan Trump kali ini bisa menciptakan preseden yang memberi presiden kewenangan luas untuk bertindak sepihak atas nama “darurat nasional.”
“KASUS TERPENTING DALAM SEJARAH ADA DI MAHKAMAH AGUNG AMERIKA SERIKAT,” tulis Trump di media sosial pada 24 Oktober.
Jika Mahkamah membatalkan tarif tersebut, perusahaan kecil dan menengah akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Pengadilan juga meninjau gugatan terpisah dari lima perusahaan swasta lainnya dan dua belas negara bagian yang dipimpin jaksa agung dari Partai Demokrat. Ratusan bisnis kecil lainnya telah menyuarakan dukungan terhadap gugatan ini melalui koalisi We Pay the Tariffs.
Namun, perusahaan besar yang paling terdampak justru memilih diam. Meski Kamar Dagang AS menentang kebijakan tarif, nama-nama besar seperti General Motors Co dan Walmart Inc enggan mencantumkan diri dalam gugatan tersebut.
“Saya terkejut perusahaan besar dengan sumber daya dan pengaruh jauh lebih besar tidak ikut melawan,” ujar Victor Schwartz, presiden V.O.S. Selections Inc, importir anggur asal New York yang ikut menggugat kebijakan itu.
Woldenberg mengatakan ia siap mengambil peran utama dalam gugatan ini, meski beban tarif yang harus ia bayar tahun ini diperkirakan mencapai US$20–30 juta, melonjak tajam dari US$2,3 juta tahun lalu. Ia menempuh jalur hukum setelah perusahaan lain yang semula berencana menggugat memutuskan mundur.
Ia memperkirakan biaya hukum yang harus ditanggung mencapai jutaan dolar, meskipun mendapat bantuan dari sejumlah pihak yang tidak disebutkan namanya. “Saya tidak menerima bantuan dari orang asing atau pihak politik mana pun,” tegasnya. “Saya bukan perpanjangan tangan siapa pun.”
Trump berulang kali membela kebijakan tarifnya, dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan, membuka pasar luar negeri, dan membawa kembali lapangan kerja manufaktur ke AS. Ia juga menggunakan tarif untuk menekan Kanada dan Meksiko agar menindak imigrasi ilegal, Brasil untuk menghentikan proses hukum terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro, serta India agar berhenti membeli minyak Rusia.
“Secara keseluruhan, kebijakan tarif ini jelas membawa manfaat besar bagi negara dan pekerja Amerika,” kata Jill Homan, wakil direktur kebijakan perdagangan di lembaga pro-Trump America First Policy Institute.
Namun Woldenberg berpendapat sebaliknya. Meskipun sebagian besar produknya dibuat di luar negeri, ia menyebut hal itu sebagai praktik industri yang umum karena biaya tenaga kerja lebih rendah. Kedua perusahaan keluarganya kini mempekerjakan 500 pekerja dengan pendapatan tahunan lebih dari US$250 juta.
Dalam tur ke gudang seluas 356.000 kaki persegi, ia menunjukkan sistem konveyor canggih yang memindahkan mainan edukatif ke berbagai tujuan dengan efisien. “Perusahaan jahat yang memproduksi di luar negeri tidak berinvestasi di Amerika,” ujarnya dengan nada menyindir. “Saya menolak anggapan itu. Ini teknologi, ini pekerjaan, dan semua yang bekerja di sini adalah orang Amerika.”
Sementara itu, juru bicara Gedung Putih Kush Desai mengatakan kebijakan tarif “telah membantu memastikan berbagai kesepakatan perdagangan yang adil bagi pekerja Amerika dan mendorong triliunan dolar investasi untuk produksi di dalam negeri.”
Mahkamah Agung kini akan menentukan nasib tarif ‘Hari Pembebasan’ yang diberlakukan Trump pada 2 April, dengan bea masuk 10–50% tergantung asal negara. Tarif tambahan terhadap Kanada, Meksiko, dan China juga sedang dipertimbangkan, dengan alasan memerangi perdagangan fentanyl.
Trump mengklaim tarif tersebut sah berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Darurat Ekonomi Internasional (IEEPA) 1977, yang memberikan presiden kewenangan luas untuk menangani krisis nasional di bidang ekonomi, keamanan, atau kebijakan luar negeri.
“Bagi presiden, ini adalah pilihan sederhana: dengan tarif, kita bangsa kaya; tanpa tarif, kita bangsa miskin,” ujar D. John Sauer, Jaksa Agung AS dalam dokumen pengadilan.
Namun para penentang berargumen bahwa bahkan jika situasi itu dianggap darurat, undang-undang 1977 tidak memberikan kewenangan untuk memungut tarif, karena Konstitusi secara tegas menyerahkan kekuasaan pemungutan pajak kepada Kongres.
“Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak kepada warga Amerika tanpa persetujuan Kongres,” kata Michael McConnell, profesor hukum di Stanford dan mantan hakim banding federal yang mewakili kelompok penggugat bisnis kecil lainnya. “Dan tarif adalah bentuk pajak terhadap importir Amerika.”
Jika Trump kalah, para pejabat pemerintah mengatakan sebagian besar tarif bisa diberlakukan kembali dengan dasar hukum lain yang lebih kompleks. Tarif atas baja, aluminium, dan mobil misalnya, diberlakukan berdasarkan undang-undang berbeda, sehingga tidak akan langsung terpengaruh.
“Kami memiliki rencana cadangan, dan tim perdagangan presiden sedang menyiapkannya,” ujar Karoline Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih, di Fox News Sunday.
Trump bahkan mempertimbangkan langkah tak lazim untuk menghadiri sidang Mahkamah Agung secara langsung—sebuah pemandangan langka yang akan mempertemukannya hanya beberapa meter dari para hakim yang sebagian diangkat olehnya sendiri, untuk membahas masa depan kebijakan ekonominya.
Di ruangan yang sama kemungkinan juga akan hadir Rick Woldenberg, mantan pengacara korporat yang untuk pertama kalinya menghadiri sidang Mahkamah Agung.
“Saya tidak merasa sedang melawan Donald Trump secara pribadi,” katanya. “Saya berjuang untuk diri saya sendiri, untuk orang-orang yang bergantung pada perusahaan kami, dan untuk isu yang saya yakini penting bagi semua warga Amerika.”
(bbn)
