Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peraturan presiden ojek online (ojol) bakal mengatur mengenai fasilitas kemanfaatan untuk pengemudi. Namun, beleid itu tidak akan mengatur mengenai status hingga upah mitra.

"Fasilitas kemanfaatan untuk pengemudi yang sekarang kita sudah berikan seperti fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja [JKK] dan Jaminan Kematian. Nanti ada hal-hal lain yang teknis," ujar Airlangga kepada awak media, Rabu (29/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden yang bakal mengatur mengenai pengemudi ojek online. Prasetyo mengamini bahwa beleid itu bakal mengatur mengenai status, perlindungan dan tarif untuk pengemudi ojek online.

Prasetyo mengatakan peraturan presiden itu ditargetkan untuk rampung secepatnya. Bahkan, politikus Partai Gerindra itu membuka kemungkinan beleid bakal rampung pada tahun ini.

"[Bisa cepat karena] sudah ada, tinggal ada beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Namun secara umum sudah hampir semua," ujar Prasetyo kepada awak media, Jumat (24/10/2025).

"Ya makanya dari draf itu. Kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik."