Ia menambahkan, justru banyak orang tua di sekolah swasta yang sering mengeluhkan fasilitas yang belum maksimal meski biaya pendidikan tinggi.
“Kadang orang tua sampai rela ganti sendiri lampu kelas yang redup atau bantu hal-hal kecil karena merasa sudah bayar mahal,” kata dia.
Sementara itu, orang tua murid lain, Vina, mengaku khawatir apabila kebijakan partisipasi orang tua tidak diatur dengan jelas. “Sebetulnya pasti berat kalau ada biaya tambahan di luar yang pokok dan tidak diinformasikan sejak awal,” ujarnya.
Vina menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka antara pihak sekolah dan wali murid, terutama terkait anggaran yang bersumber dari kontribusi orang tua. “Kalau jelas dan hasilnya nyata untuk anak-anak, mungkin orang tua bisa lebih menerima,” tambahnya.
Sebelumnya, Prof Mu’ti menyampaikan bahwa tanggung jawab pembangunan fasilitas pendidikan tidak seharusnya hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mendorong kolaborasi lintas pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha, agar proses peningkatan mutu sekolah berjalan lebih cepat dan merata.
Dia mencontohkan ketika melakukan revatilasi bangunan sekolah saat ini sudah dialokasikan dana Rp16,9 triliiun yang awalnya untuk sebanyak 10.440 sekolah, namun dalam realisasi di lapangan ada 16.140 sekolah yang dibutuhkan revatilasi.
“Semua sudah berjalan, kami menggunakan partisipasi semesta, tidak semua biaya pendidikan itu dibiayai pemerintah, kami mendorong perusahaan dan masyarakat sukarela membantu,” kata Mu’ti di acara Serasehan CNBC Indonesia, Selasa (28/10/2025).
Mu’ti mengutarakan saat mengunjungi Yogyakarta, ia menemukan bahwa sekolah di sana mendapatkan dana Rp1,2 miliar dari pemerintah, namun mendapatkan bantuan biaya dari masyarakat lebih besar yaitu Rp1,7 miliar.
“Dana pemerintah jadi stimulan saja, partisipasi masyarakat kita dorong,” tambahnya.
(dec/spt)
