Bloomberg Technoz, Jakarta - Rencana pemerintah untuk mengimplementasikan program biodiesel B50 menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan, terutama akademisi. Mereka menilai kebijakan pencampuran bahan bakar nabati hingga 50 persen berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari terganggunya produksi, penurunan ekspor, hingga melemahkan kesejahteraan petani sawit.
Kenaikan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) untuk memenuhi B50 dinilai belum seimbang dengan kapasitas produksi nasional saat ini. Berdasarkan hasil kajian Pusat Penelitian Pranata Pembangunan, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia (Pranata UI), tingkat blending optimal CPO ke dalam biodiesel seharusnya berada di kisaran 37,8 persen atau setara dengan program B40.
Angka tersebut dianggap paling ideal untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi domestik, ekspor, dan stabilitas harga pangan. Implementasi B50 tanpa perhitungan matang dikhawatirkan justru menekan pasokan minyak goreng di dalam negeri serta mempersempit ruang ekspor CPO yang selama ini menjadi sumber devisa penting.
Pemerintah Diminta Waspadai Dampak Fiskal dan Kesejahteraan Petani
Dr. Surjadi, S.E., M.A., Peneliti Pranata UI, menegaskan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan energi berbasis sawit. Ia menekankan pentingnya menjaga ketahanan energi sekaligus memastikan stabilitas harga minyak goreng, tandan buah segar (TBS), serta keberlanjutan fiskal Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menaikkan pungutan ekspor karena kebijakan itu bisa menekan harga TBS di tingkat petani, terutama petani swadaya yang berisiko mengalami penurunan kesejahteraan akibat kebijakan tersebut.
