Kendala dalam kesepakatan jual beli base fuel Pertamina itu, terang Hadi, terjadi karena masing-masing badan usaha memiliki standar spesifikasi BBM dasaran yang berbeda-beda.
Setali tiga uang, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal juga mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengalihkan kuota impor BBM milik Pertemina untuk digunakan oleh operator SPBU swasta, yang tengah mengalami kelangkaan pasokan.
Langkah Urgen
Langkah tersebut dinilai urgen untuk dilakukan lantaran jual–beli bahan dasaran bensin antara BU swasta dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) tidak kunjung mencapai kesepakatan akibat sejumlah persyaratan yang gagal terpenuhi.
Moshe berpandangan pengalihan kuota impor tersebut akan mempermudah proses pengadaan BBM yang dilakukan oleh swasta, alih-alih mesti membeli BBM dasaran yang diimpor oleh Pertamina.
“Sebenarnya simple aja, kalau misalkan kuota dari Pertamina itu masih banyak, sedangkan ini sudah Oktober, Menteri [ESDM] itu kan punya wewenang untuk mengalihkan sebagian kuota [Pertamina] itu ke SPBU swasta. Itu akan jauh lebih mudah sebenarnya. Namun, apa? Malah mengambil cara yang lebih sulit,” ujarnya.
Dia menegaskan, pengalihan kuota impor BBM milik Pertamina ke BU hilir migas swasta juga tidak akan membuat neraca impor migas terganggu. Penyebabnya, tidak terdapat alokasi tambahan yang harus diberikan pemerintah kepada pelaku industri.
Sekadar catatan, berdasarkan data Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025.
Sementara itu, operator SPBU swasta—termasuk Shell, BP-AKR, dan Vivo — membutuhkan tambahan pasokan BBM dengan RON 92 sebanyak 1,2 juta barel, serta RON 98 sejumlah 270.000 barel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
“Mengalihkan kuota bukan berarti total kuota impor kita jadi menambah, tetapi kan mengalihkan saja. Itu akan mungkin lebih mudah juga bagi Pertamina. Daripada saya harus menyiapkan ini segala, terus habis itu sekarang harus negosiasi,” ungkap Moshe.
Sebelumnya, polemik kosongnya stok bensin di SPBU swasta diharapkan bisa teratasi pada akhir Oktober, seiring dengan kesepakatan jual beli bahan bakar minyak (BBM) dasaran antara PPN dengan BU swasta.
Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengklaim kesepakatan akan terjadi pada Jumat (17/10/2025) lalu. Namun, Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun mengungkapkan negosiasi jual–beli base fuel itu justru masih dalam tahap pembahasan aspek teknis spesifikasi dan komersial.
Dengan kata lain, hingga kini belum terdapat kesepakatan yang diputuskan dalam rapat lanjutan antara PPN serta sejumlah operator SPBU swasta pada Jumat tersebut.
Walakin, dalam pernyataan terakhirnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim beberapa operator SPBU swasta akhirnya sepakat membeli base fuel dari Pertamina.
Bahlil menyebut negosiasi jual beli BBM dasaran tersebut murni dilakukan secara business to business (B2B) antara Pertamina dengan BU hilir migas swasta.
“Mereka lagi kolaborasi. Saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian,” kata Bahlil kepada awak media, ditemui di kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (20/10/2025) petang.
Bagaimanapun, saat ditanya lebih lanjut SPBU mana yang sudah sepakat untuk membeli base fuel dari Pertamina, Bahlil mengaku tidak mengetahui secara detail. “Saya tidak tahu teknisnya karena itu B2B.”
Ditemui secara terpisah pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga mengindikasikan BU hilir migas swasta telah menyepakati pembelian BBM dasaran dari Pertamina, sehingga proses penyaluran bisa segera dilakukan.
-- Dengan asistensi Azura Yumna Ramadani Purnama
(wdh)
