Bahkan, menurut data bea cukai Global Trade Tax (GTT), impor bensin secara bulanan Indonesia memecahkan rekor tertinggi pada Desember 2024.
Indonesia terpantau mengimpor 475.000 barel gasoline per hari pada Desember, melesat 29% dari bulan sebelumnya dan 24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Secara kumulatif, Indonesia mengimpor 378.500 barel gasoline per hari sepanjang 2024, naik dari 369.000 barel gasoline per hari tahun sebelumnya.
Singapura—yang notabene merupakan sentral pencampuran bensin utama di kawasan Asia Tenggara — terus menjadi pemasok utama BBM impor Indonesia dengan pembelian sebanyak 279.000 barel gasoline per hari pada Desember tahun lalu, diikuti oleh Malaysia dengan 97.000 barel per hari, menurut catatan Argus Media.
Pabrik Etanol
Bagaimanapun, Bahlil tidak menampik Indonesia masih memiliki beberapa pekerjaan rumah sebelum mandatori bioetanol E10 siap diberlakukan. Salah satu yang terbesar adalah menyiapkan fasilitas produksinya.
Bahlil menginginkan agar fabrikasi E10 sepenuhnya dilakukan di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia masih membutuhkan investasi pabrik yang bisa mengolah singkong dan tebu menjadi etanol untuk bahan baku bioetanol.
“Pabrik etanol ini dari singkong, dari tebu, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena petani-petani kita ke depan akan kita dorong untuk melakukan ini,” terangnya.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi sebelumnya menyebut mandatori E10 kemungkinan bisa diimplementasikan pada 2028, dengan penerapan terbatas untuk sektor non-public service obligation (PSO).
“Dua—tiga tahun, sekitar 2028. Non-PSO dulu, jadi bukan [tahun depan],” kata Eniya di kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).
Dia menjabarkan kebutuhan bioetanol untuk menjalankan mandatori bioetanol E10 untuk sektor non-PSO akan mencapai 1,2 juta kl.
Adapun, pada tahun depan pemerintah akan menggencarkan penggunaan E5 terlebih dahulu. Apalagi, saat ini penerapan bensin dengan campuran etanol 5% masih terbatas, yang salah satunya adalah produk Pertamina dengan merek Pertamax Green 95.
Lebih lanjut, Eniya mengatakan Kementerian ESDM sedang menyusun keputusan menteri (kepmen) terkait dengan peta jalan mandatori bioetanol tersebut.
Peneliti independen sektor energi Akhmad Hanan memprediksi rencana mandatori E10 akan membutuhkan kapasitas produksi bioetanol sebanyak 890.000 kl, jika pemerintah mengimplementasikannya pada 2026.
Dalam kaitan itu, Akhmad menegaskan pemerintah harus segera meningkatkan infrastruktur dan kapasitas produksi di Tanah Air jika menginginkan suplai bioetanol untuk program E10 dipasok dari dalam negeri.
“Kalau program E10 ini benar benar akan diterapkan pada 2026, kebutuhan nasional bisa mencapai lebih dari 890.000-an per tahun, dan ini masih butuh infrastruktur dan peningkatan produksi dalam negeri,” kata Akhmad ketika dihubungi, Senin (13/10/2025).
Akhmad menjelaskan bahwa kapasitas terpasang produksi etanol hingga 2024 masih sekitar 303.000 kl. Namun, realisasi produksi sepanjang 2024 masih di sekitar 161.000 kl.
“Jadi masih ada gap yang cukup jauh dengan angka kebutuhan,” ujarnya.
Dalam peta jalan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN), pemerintah sebelumnya menargetkan peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1,2 juta kl pada 2030.
(wdh)
