Hadriana Lowenkron - Bloomberg News

Bloomberg, Pemerintah Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk memberlakukan tarif baru terhadap impor dari Nikaragua atau mencabut hak istimewa dagang negara tersebut di bawah perjanjian perdagangan bebas. Hal ini diungkapkan oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) dalam laporannya, Senin (20/10).

Dalam laporan itu, USTR menyebut bahwa pelanggaran hak-hak buruh, pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan sipil, serta penghancuran supremasi hukum di Nikaragua telah menimbulkan “beban terhadap perdagangan AS.” Negara tersebut saat ini dipimpin oleh Daniel Ortega dan istrinya, Rosario Murillo, yang juga menjabat sebagai wakil presiden. Keduanya dikenal karena tindakan keras terhadap kelompok oposisi, jurnalis lokal, dan organisasi nonpemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Penyelidikan ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang dikenal sebagai Section 301, yang memberi wewenang kepada USTR untuk mengambil tindakan sepihak terhadap negara yang dianggap memberlakukan hambatan dagang tidak adil. Proses ini pertama kali dimulai pada 2024 di bawah pemerintahan Joe Biden. Namun, keputusan terbaru memberi Donald Trump kewenangan untuk menaikkan tarif yang saat ini sebesar 18% terhadap banyak produk asal Nikaragua, yang telah diumumkan awal tahun ini.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa eksploitasi pekerja dan “lingkungan berisiko tinggi bagi perusahaan AS yang berinvestasi dan berbisnis di Nikaragua” memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Meski begitu, laporan tersebut tidak menentukan hasil akhir, melainkan menawarkan sejumlah opsi kebijakan.