Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, pemerintah akan membentuk tim koordinasi lintas sektor untuk menindaklanjuti rencana penyelidikan oleh Utusan Perdagangan Amerika Serikat (AS) usai pembatalan kebijakan tarif resiprokal.  

Untuk diketahui, pemerintah AS meluncurkan penyelidikan berbasis Undang-Undang (UU) Perdagangan Tahun 1974 terkait dengan kapasitas berlebih atau excess capacity) dan produksi struktural pada sektor manufaktur, sekaligus mengenai praktik kerja paksa. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi target penyelidikan.  

"Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berusaha mengantisipasi sejak awal bahwa proses penyiapan persyaratan di dalam investigasi ini akan kami persiapkan dengan baik," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam siaran pers, dikutip Rabu (18/3/2026). 

Haryo menyebut bahwa sejatinya kedua isu yang menjadi persoalan investigasi AS terhadap sejumlah negara itu telah dibahas dengan Indonesia pada perjanjian dagang timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Februari 2026 lalu.  

Akan tetapi, hal terpenting yang akan dilakukan pemerintah saat ini adalah mempersiapkan argumentasi bahwa Indonesia telah melaksanakan atau memiliki ketentuan yang akan mengamankan hal tersebut.