Salah satu opsi yang diajukan adalah penerapan tarif universal hingga 100% untuk semua impor asal Nikaragua, baik secara langsung maupun bertahap dalam kurun waktu 12 bulan. Pemerintah juga dapat memilih untuk memberlakukan tarif hanya pada produk-produk tertentu.
Dua opsi lainnya berkaitan dengan pembatasan sebagian atau seluruh manfaat dagang yang selama ini diperoleh Nikaragua di bawah CAFTA-DR, perjanjian perdagangan bebas antara AS dan negara-negara Amerika Tengah. Selama ini, ekspor Nikaragua—termasuk produk tekstil—banyak diuntungkan dari kesepakatan tersebut.
Presiden Trump sendiri jarang berkomentar langsung mengenai Nikaragua. Namun, pada Februari lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut Nikaragua, bersama Venezuela dan Kuba, sebagai “musuh kemanusiaan.” Saat itu, ia juga mengatakan bahwa AS sedang meninjau kembali masa depan Nikaragua dalam perjanjian dagang bebas tersebut.
Perjanjian CAFTA-DR, yang berlaku sejak 2006, mencakup AS, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, dan Republik Dominika. Menurut data USTR, total perdagangan barang dan jasa antara AS dan negara-negara anggota blok tersebut mencapai hampir US$110 miliar pada 2022.
AS mencatat defisit perdagangan sebesar US$1,9 miliar dengan Nikaragua tahun lalu—satu-satunya defisit di antara negara-negara anggota perjanjian perdagangan bebas itu, menurut laporan USTR yang dirilis Senin.
Pada 2023, pemerintahan Biden juga memberlakukan pembatasan visa terhadap ratusan pejabat Nikaragua, dengan tuduhan bahwa pemerintah Ortega mencoba mengeksploitasi para migran yang melintasi wilayah negara tersebut. Ortega, seorang tokoh kiri dan kritikus keras terhadap AS, sebelumnya berjuang bersama gerilyawan Sandinista untuk menggulingkan diktator yang didukung Washington pada 1979. Ia dilantik kembali untuk masa jabatan kelima sekaligus keempat secara berturut-turut pada 2021, dan merevisi konstitusi untuk menjadikan istrinya, Rosario Murillo, sebagai “co-presiden.”
Selain memperpanjang masa jabatan presiden menjadi enam tahun, Ortega juga menindak keras lawan politik, menutup universitas, lembaga nonprofit, dan lembaga pemikir di dalam negeri.
Pada 2023, pemerintah Nikaragua membebaskan ratusan tahanan politik dan mengirim mereka ke AS, namun mencabut kewarganegaraan mereka dan melarang mereka mencalonkan diri dalam jabatan publik di negaranya sendiri.
Pada Juni lalu, seorang perwira militer Nikaragua yang sudah pensiun dan dikenal sebagai pengkritik Ortega ditemukan tewas ditembak di rumahnya di Kosta Rika, tempat ia hidup dalam pengasingan. Ini menjadi pembunuhan paling menonjol terhadap tokoh oposisi Ortega di luar negeri sejak gelombang protes anti-pemerintah pecah pada 2018.
Republik Dominika telah memutuskan untuk tidak mengundang Nikaragua, bersama Venezuela dan Kuba, ke KTT Amerika yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang, dengan alasan meningkatnya polarisasi politik di kawasan tersebut.
(bbn)
