Roberth menegaskan, PPN telah memberikan penawaran ke operator SPBU swasta dan meminta data kebutuhan dari perusahaan swasta tersebut.
“Kalau mereka ok [setuju] baru akan proses selanjutnya,” tegas Roberth.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan keputusan terkait dengan serapan BBM dasaran atau base fuel impor untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta akan ditentukan Jumat (17/10/2025) malam.
Simon mengatakan, pembahasan dengan BU hilir migas swasta masih berlangsung dan keputusan final kemungkinan keluar dalam waktu dekat.
“[Impor BBM base fuel] masih berjalan terus saat ini dengan badan usaha BBM swasta, kemungkinan sore atau malam ini akan segera ada keputusan,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan, Jumat (17/10/2025).
Namun, dia tidak mengungkapkan operator SPBU swasta mana saja yang akan menyepakati pembelian base fuel dari Pertamina malam ini. "Saya dengar ada beberapa," ujarnya singkat.
Simon menegaskan Pertamina tetap membuka proses negosiasi secara transparan dengan prinsip komersial terbuka. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kestabilan harga BBM di masyarakat.
“Kita selalu dukung seperti yang sudah kami sampaikan, open book, jadi komersialnya secara terbuka semua bisa. Kita berharap juga agar supaya harga di masyarakat tidak terjadi kenaikan,” ujarnya.
Menurut Simon, rapat dengan badan usaha BBM swasta masih terus berlangsung untuk memfinalkan kesepakatan pembelian base fuel.
“Salah satunya masih terus pembicaraan rapat dengan badan usaha BBM swasta. Sore atau malam ini salah satunya,” kata dia.
Akhir Oktober
Terpisah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan optimistis pasokan bahan bakar minyak jenis bensin di SPBU swasta dapat terpenuhi pada akhir Oktober 2025.
Keyakinan itu muncul setelah skema negosiasi antara Pertamina dan badan usaha hilir migas swasta mengalami perubahan.
Sebelumnya, proses jual-beli BBM dasaran (base fuel) dilakukan melalui mekanisme lelang, di mana masing-masing badan usaha mengajukan calon importir serta sumber pasokannya.
Namun, kini pembahasan dilakukan secara langsung antara Pertamina dan setiap badan usaha swasta, bukan lagi secara kolektif.
Perubahan ini dimaksudkan agar negosiasi berjalan lebih efektif, lantaran dalam mekanisme sebelumnya sebagian peserta justru mengundurkan diri di tengah proses.
Pemerintah berharap skema baru ini dapat mempercepat tercapainya kesepakatan sehingga suplai BBM di SPBU non-Pertamina seperti Shell, BP, dan Vivo segera normal.
“Mungkin Jumat insyaallah itu sudah ada hasil yang lebih konkret. Saya Jumat ini lebih optimistis [akhir bulan ini pasokan BBM di SPBU swasta terisi], nanti kita tunggu saja," ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laoade Sulaeman ditemui di sela Minerba Convex 2025, Rabu (15/10/2025).
Adapun, dua kargo BBM dasaran yang diimpor Pertamina mulanya ditujukan untuk dijual ke operator SPBU swasta. Kargo pertama tiba pada Rabu (24/9/2025), sedangkan yang kedua pada Kamis (2/10/2025).
Akan tetapi, kargo BBM dasaran dengan volume masing-masing 100.000 barel tersebut tidak laku terjual ke BU hilir migas swasta karena berbagai alasan. Vivo sebelumnya membatalkan pesanan 40.000 barel base fuel karena isu kandungan etanol 3,5%, sedangkan BP-AKR menyoal ketiadaan certificate of origin.
Sebagai catatan, berdasarkan Kementerian ESDM, PPN tercatat memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga menyebut operator SPBU swasta membutuhkan tambahan pasokan BBM dengan RON 92 sebanyak 1,2 juta barel base fuel, serta RON 98 sejumlah 270.000 barel base fuel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun ini.
(azr/spt)
