"Kita juga note bahwa ini perlu percepatan belanja, yang berarti sekitar Rp1.292,7 triliun selama 3 bulan ke depan untuk menuju ke outlook. Kenapa ini penting? Karena belanja APBN digunakan untuk jaga daya beli, dan untuk pertumbuhan ekonomi kita," ujar dia.

Berdasarkan data Kemenkeu sejumlah K/L yang memiliki anggaran sangat besar saat ini penyerapannya masih jauh di bawah 50% dari alokasi, seperti Badan Gizi Nasional (BGN) yang masih 16,9%; Kementerian Pekerjaan Umum masih 48,2%; dan Kementerian Pertanian yang baru 32,8%.

Sementara itu, K/L yang penyerapannya paling tinggi adalah Kementerian Keuangan yang sudah mencapai Rp63,1 triliun atau 88,3% dari pagu yang sebesar Rp71,5 triliun. Selanjutnya ada Kementerian Agama yang mencapai Rp52,5 triliun atau 75,2% dari pagu yang sebesar Rp69,8 triliun

Di posisi ketiga ada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah mencapai Rp103 triliun dari pagu yang sebesar Rp138,5 triliun atau 74,3%, diikuti Kementerian Sosial (Kemensos) yang mencapai Rp59 triliun atau 74,2% dari pagu yang sebesar Rp79,6 triliun.

"Untuk triwulan keempat, kita meminta agar dilakukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan belanja, percepatan kegiatan proyek, namun tetap lakukan monitoring rencana penggunaan dana," kata Suahasil.

"Kita memerlukan belanja di kuartal VI, namun kita juga terus mendorong efisiensi disetiap K/L."

(lav)