“Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah berkoordinasi dengan menteri terkait, serta komunikasi dengan pengurus organisasi olahraga senam artistik Indonesia yang telah sebelumnya mensponsori pemberian visa bagi atlet Israel tersebut,” kata Yusril.
“Pemerintah Indonesia akan terus berpegang teguh pada konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang berpihak pada perdamaian dunia dan keadilan bagi bangsa-bangsa yang tertindas, termasuk rakyat Palestina,” lanjut dia.
Penolakan terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, semakin menguat.
Dua institusi besar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi I DPR RI, mendesak pemerintah bersikap tegas menolak kehadiran tim dari negara tersebut demi menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia dan amanat konstitusi.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan pemerintah seharusnya tidak mengizinkan atlet Israel datang ke Indonesia. Ia menilai langkah tersebut penting agar tidak memicu gejolak publik dan menjaga komitmen bangsa terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Saya sangat gigih untuk mencegah supaya tidak ada tim olahraga, termasuk sepak bola U-20 ataupun senam artistik, yang diikuti oleh Israel. Pemerintah sejak awal harus mengantisipasi hal-hal seperti ini,” ujar Sudarnoto dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (9/10/2025).
Ia juga mengingatkan agar pengalaman pahit ketika Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun lalu tidak kembali terulang. “Jangan sampai kejadian seperti itu terulang dua kali. Sepanjang Palestina masih dijajah Israel, maka pemihakan kita kepada Palestina tidak boleh berubah. Ini amanat konstitusi,” tegasnya.
Menurut Sudarnoto, kehadiran atlet Israel di tanah air berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi diplomasi Indonesia di tingkat global. Ia menilai hal ini bertentangan dengan sikap konsisten Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. “Komitmen ini jangan diganggu oleh siapa pun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas menolak keikutsertaan atlet Israel dalam kejuaraan dunia tersebut. Ia menilai olahraga bukan hanya persoalan prestasi, tetapi juga sarana promosi dan diplomasi antarnegara.
“Pelaku genosida yang sangat barbar seperti Israel, apalagi terhadap rakyat yang sedang dijajah di Gaza, tidak perlu diberi panggung untuk promosi negaranya,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Sukamta menegaskan bahwa izin bagi atlet Israel bertanding di Indonesia berpotensi menimbulkan polemik publik dan mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” ujarnya.
Politikus PKS itu juga mengingatkan bahwa konsistensi Indonesia terhadap perjuangan Palestina sudah terbukti sejak masa awal kemerdekaan. “Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas: menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa,” katanya.
(ain)
