Ini juga menjadi bagian strategi nasional dalam memperkuat pengelolaan kawasan hutan serta menegaskan komitmen negara untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam.

Bimo mengklaim telah mengoptimalkan realisasi penerimaan negara sejak 2020 hingga 2025 mencapai sebesar Rp18,47 triliun.

Torehan tersebut dilakukan melalui langkah otoritas pajak negara yang bekerja sama dengan PPATK dalam pertukaran data dan/atau informasi terkait isu strategis.

"DJP telah memanfaatkan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diberikan oleh PPATK, yang berkontribusi pada realisasi penerimaan negara sebesar Rp18,47 triliun," ujar Bimo.

(lav)