Kerugian Negara Capai Ratusan Triliun Rupiah
Presiden Prabowo memaparkan bahwa total aset smelter yang disita mencapai Rp6–7 triliun, sementara potensi kerugian negara dari praktik ilegal tersebut diperkirakan sudah mencapai Rp300 triliun.
Adapun ditemukan tumpukan ingot timah dan tanah jarang jenis monasit di lokasi smelter itu. “Nilainya besar sekali. Satu ton monasit bisa mencapai 200 ribu dolar AS, dan yang kita temukan hampir 40 ribu ton. Ini potensi luar biasa,” ujarnya.
Dari angka yang dipaparkan Prabowo tersebut, bila dihitung, dari monasit saja kerugian negara bisa mencapai Rp128 triliun. Itu masih sebagian dari keseluruhan kerugian negara.
Prabowo memaparkan kisaran kerugian negara secara total dari enam smelter ini bisa mencapai total Rp300 triliun.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 triliun rupiah. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun rupiah. Ini kita hentikan,” tegasnya.
Dari Eksploitasi ke Kedaulatan
Kekayaan alam yang melimpah seringkali memicu kerakusan. Ratusan tambang ilegal tumbuh tanpa kendali, negara kehilangan triliunan rupiah, dan masyarakat kecil hanya menjadi penonton.
Bagi Prabowo, itu harus diakhiri. “Kita tegakkan hukum, kita tidak pandang siapa pun. Semua yang melanggar akan ditindak tegas,” tegasnya.
Langkah konkret pun dilakukan. Kejaksaan Agung telah menyita enam smelter yang terlibat pelanggaran, dengan nilai barang bukti mencapai Rp7 triliun. Selanjutnya, aset itu kemungkinan akan dikelola oleh PT Timah bersama masyarakat setempat, agar memberi manfaat langsung bagi rakyat.
Tidak Ada Kompromi untuk Korupsi
Presiden Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan nasional. Dalam kasus timah, sudah ada puluhan individu dan sejumlah korporasi yang diproses hukum.
“Jangan beri ruang bagi mafia tambang dan koruptor yang merampas kekayaan bangsa,” tegasnya.
Bangka Belitung kini menjadi laboratorium kedaulatan sumber daya alam. Dari sisa lumpur pengolahan timah yang dulu dianggap limbah, kini diolah menjadi monasit—bahan dasar logam tanah jarang yang menjadi fondasi industri masa depan: energi hijau, pertahanan, hingga teknologi tinggi.
Menegakkan Pasal 33 untuk Kemakmuran Rakyat
Dengan mengintegrasikan penegakan hukum, tata kelola, dan industrialisasi sumber daya, Prabowo mengubah paradigma dari eksploitasi ke kedaulatan. Pemerintah berupaya menegakkan Pasal 33 UUD 1945, di mana seluruh kekayaan alam harus dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kedaulatan ekonomi hanya dapat ditegakkan bila negara berdaulat atas sumber dayanya sendiri. Dengan pemberantasan korupsi di sektor strategis, penertiban kawasan hutan, dan hilirisasi tambang, Indonesia menapaki babak baru dalam sejarah pengelolaan kekayaan alam.
Bangka Belitung adalah harta karun di timur Sumatera, yang kini berdiri bukan hanya sebagai pusat timah, tetapi juga simbol kembalinya kendali bangsa atas kekayaan alamnya.
(red)
