Nilai total aset smelter yang disita mencapai antara Rp6 hingga Rp7 triliun. Namun, potensi kerugian negara dari praktik ilegal tersebut jauh lebih besar, diperkirakan telah mencapai sekitar Rp300 triliun.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total potensi bisa mencapai Rp300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun. Ini kita hentikan!” tegas Prabowo dengan nada lantang.
Pernyataan itu menggambarkan keseriusan pemerintah untuk tidak lagi menoleransi praktik tambang liar yang selama ini merusak lingkungan dan merugikan pendapatan negara.
Presiden Prabowo turut mengapresiasi langkah cepat dan kolaboratif dari aparat penegak hukum serta institusi negara lainnya. Ia menyebut keberhasilan penyitaan ini tak lepas dari kerja sama erat antara Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, Bea Cukai, dan sejumlah lembaga lainnya yang berperan penting dalam upaya penyelamatan aset negara.
“Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini,” kata Prabowo.
Kerja bersama antarinstansi ini menunjukkan bahwa pemerintah kini berfokus pada penegakan hukum yang lebih tegas, serta memastikan tidak ada lagi pihak yang bebas memanfaatkan celah hukum untuk mengeruk kekayaan alam secara ilegal.
Ratusan Triliun untuk Rakyat, Bukan Dikorupsi Alam
Dalam penutup kunjungannya, Prabowo menegaskan bahwa penyelamatan aset negara dari praktik tambang ilegal ini bukan sekadar tindakan hukum, tetapi bagian dari tanggung jawab moral pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia kembali kepada rakyat.
“Ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita,” tutupnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai pilar utama pembangunan ekonomi berkeadilan. Pemerintah ingin memastikan bahwa hasil bumi Indonesia benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Usai kunjungan tersebut, pemerintah berencana memperkuat regulasi serta sistem pengawasan sektor pertambangan melalui pendekatan berbasis teknologi dan tata kelola yang lebih transparan.
Selain menindak tegas pelanggaran, strategi baru ini juga diarahkan untuk mencegah munculnya kembali tambang-tambang ilegal yang kerap beroperasi di bawah radar hukum. Prabowo menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung upaya nasional menyelamatkan kekayaan alam negara.
Dengan penindakan yang dilakukan di Bangka Belitung ini, pemerintah menunjukkan bahwa era pembiaran terhadap tambang ilegal telah berakhir. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa negara kini benar-benar hadir dan bertindak untuk melindungi aset bangsa serta memastikan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
(red)
