Sebab, mitra penyaluran seperti kios pangan, KDKMP ( Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), dan RPK (Rumah Pangan Kita), melaporkan terkait menurunnya minat warga dalam membeli Beras SPHP akibat gerakan pangan murah (GPM) yang dilakukan oleh TNI/POLRI. 

"Beras SPHP yang terdapat pada GPM TNI/POLRI dijual dengan harga setara dengan gudang, sehingga menyulitkan mitra lainnya dalam menjual Beras SPHP di atas harga tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, untuk Perum BULOG sendiri diperlukan melakukan pengujian kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) secara berkala untuk memastikan beras yang disalurkan kepada masyarakat layak konsumsi dari segi sensori dan keamanan.

Beras SPHP Tersisa 1 Juta Ton

Diketahui, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau beras Bulog tersisa 1 juta ton dari target 1,3 juta ton hingga Desember 2025. Hingga saat ini sudah ada tujuh saluran penyaluran beras SPHP, seperti pasar tradisional, ritel modern, gerakan pangan murah (GPM), kios pangan, RPK (Rumah Pangan Kita), Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih hingga operasi pasar.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya mengakui salah satu hambatan lambatnya penyaluran beras SPHP yakni terkendala penggunaan aplikasi Klik SPHP. 

Rizal mengungkapkan sejumlah pedagang atau pengecer kesulitan menggunakan aplikasi tersebut karena tidak terbiasa memakai smartphone. Di sisi lain, Bulog menargetkan distribusi beras SPHP sebanyak 6 ribu ton per hari untuk berbagai kanal penyaluran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Adapun beras SPHP dijual dengan harga Rp62.500 per kemasan 5 kilogram (kg) sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Menyitir panel harga Bapanas pukul 14.26 WIB, harga rata-rata beras SPHP atau beras Bulog naik tipis sebesar 0,33% dari HET nasional Rp12.500/kg menjadi Rp12.541/kg di tingkat konsumen. 

Harga rata-rata beras SPHP di semua wilayah kompak di bawah HET. Secara terperinci, beras SPHP di zona 1 adalah Rp12.218/kg, zona 2 senilai Rp12.786/kg, dan zona 3 senilai Rp13.304/kg. 

(ell)