“Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu, diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek benar itu,” kata Prabowo, Senin (29/9/2025).

Prabowo juga menyatakan bakal melibatkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti praktik tersebut, termasuk Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, aset negara yang dihimpun melalui BUMN harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Dengan total aset lebih dari US$1.000 miliar atau sekitar Rp16.000 triliun, Prabowo menghitung semestinya BUMN mampu menyumbang keuntungan minimal 10% atau setara US$100 miliar (Rp1.600 triliun) per tahun.