Akan tetapi, dia juga mewanti-wanti agar BU hilir migas swasta menyampaikan volume penjualan dan kebutuhan BBM secara akurat dalam rencana program kerja dan anggaran 2026 untuk menghindari permasalahan yang saat ini terjadi.
“Misalnya dua kali lebih besar dari kuota 2025, sehingga longgar volumenya. Kuota lebih baik lebih, daripada kurang, tetapi ya jangan berlebih. Kalau mepet atau malah kurang, proses tambahan kuota akan ruwet lagi seperti tahun ini,” tegas Hadi.
Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim sudah terdapat empat dari lima operator SPBU yang telah menyatakan setuju untuk membeli BBM dasaran atau base fuel dari PT Pertamina (Persero).
Sekadar catatan lima badan usaha (BU) hilir migas swasta yang beroperasi di Indonesia dan terlibat dalam rapat pembahasan koordinasi BBM dengan Kementerian ESDM akhir-akhir ini a.l. Shell Indonesia (Shell), PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (Mobil), dan PT AKR Corporindo Tbk. (AKR).
Namun, PT Pertamina Patra Niaga melaporkan baru Vivo yang sudah secara resmi membeli base fuel dari Pertamina sebanyak 40.000 barel dari 100.000 barel kargo impor yang ditawarkan.
Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses negosiasi antara Pertamina dengan BU hilir migas swasta, meskipun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah menjanjikan BBM di SPBU swasta kembali tersedia dalam 7 hari terhitung sejak Jumat (19/9/2025).
“Prinsipnya menjembatani kebutuhannya badan usaha swasta dengan duduk bersama dengan Pertamina. Setelah itu pemerintah enggak bisa ikut campur untuk mekanisme mereka dipaksa untuk B2B segera,” ucap Anggia, Jumat (26/9/2025).
Adapun, janji Bahlil bahwa stok BBM di SPBU swasta kembali tersedia pekan lalu resmi meleset. Sejumlah operator SPBU swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR masih mengalami kelangkaan pasokan bensin hingga saat ini.
Dalam kaitan itu, Pertamina Patra Niaga telah menyatakan bahwa kargo bensin mentah atau base fuel yang akan dipasok ke operator SPBU swasta tiba di Jakarta pada Rabu (24/9/2025).
Akan tetapi, PPN tidak menampik masih terdapat beberapa BU swasta yang memerlukan waktu untuk berkoordinasi dengan kantor pusat masing-masing sehingga belum menyerahkan kebutuhan kuota BBM tambahan.
Sekadar catatan, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025. Volume tersebut diklaim cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta sebanyak 571.748 kl hingga Desember 2025.
(azr/wdh)
