Ekonom dan Direktur Centre of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, berbagai bentuk kebijakan baru tersebut termasuk injeksi Rp200 triliun ke Himbara di kala kredit menganggur (undisbursed loan) di perbankan masih sangat besar menembus Rp2.400-an triliun.
"Itu bukti bahwa cara-cara pemerintah mencampuri urusan moneter ini sudah sangat offside, mengganggu independensi BI, bahkan itu malah akan menurunkan minat memindahkan deposito [dolar AS] ke dalam negeri," katanya pada Bloomberg Technoz.
Kenaikan bunga simpanan valas dinilai justru akan menghambat pertumbuhan kredit valas yang dibutuhkan oleh para eksportir dan importir. Bhima menilai, akan ada dampak ke biaya dana bank (cost of fund). "Jadi, sudah diinjeksi likuiditas tapi cost of fund naik, ini kan kontraproduktif cara-cara ini," katanya.
Para pengambil kebijakan, menurutnya perlu mengembalikan fokus yakni membenahi masalah fundamental perekonomian agar situasi tak kian memburuk. Bagi para pemilik dana besar yang disebut banyak memarkir simpanan valas mereka di perbankan mancanegara, tidak cuma menimbang tawaran suku bunga.
"Mereka juga melihat kepastian kebijakan, stabilitas politik kebebasan demokrasi, kebijakan fiskal yang ekspansif tapi tidak terukur untuk Makan Bergizi Gratis dan Kopdes, itu banyak dikhawatirkan pelaku usaha atau individu yang punya dana di luar negeri untuk kembali pulang," jelas Bhima.
Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual menilai, langkah bank-bank Himbara mengerek bunga simpanan valas membuka risiko peningkatan permintaan dolar AS untuk disimpan di deposito berbunga tinggi. "Malah bisa mengintensifkan [deposan] lokal mengonversi simpanan ke dolar ketimbang menahan valas [yang sudah ada]. Apalagi saat ini tingkat bunga penjaminan rupiah hanya 3,5%, di bawah suku bunga dolar yang ditawarkan," katanya.
Dalam pandangan ekonom, volatilitas pasar saat ini terkait dengan daya tarik imbal hasil. Sejak awal tahun, suku bunga banyak negara di emerging market terus menurun, kecuali Jepang dan Brazil di mana aset-aset negara tersebut jadi incaran global fund. Sementara itu, kelas aset lain seperti saham teknologi dan komoditas precious metal seperti emas, perak, platinum, palladium kian menarik di tengah masih berlanjutnya ekspektasi penurunan bunga ke depan.
Adapun aliran dana keluar investor asing dari pasar obligasi RI, sudah mencapai Rp36,46 triliun selama September saja hingga data terakhir 24 September, menurut David, lebih pada ekspektasi yield obligasi negara-negara incaran lain dan instrumen tersebut. "Sulit menahan [outflow] dengan menaikkan suku bunga dolar AS," kata David.
Optimalkan TD DHE
Dalam pandangan Ekonom Irman Faiz, memberikan imbalan 4% untuk deposito valas oleh Himbara, kemungkinan besar tidak akan mampu menarik dolar AS masuk tanpa disertai insentif pajak penghasilan (PPh) final bunga deposito hingga 0%.
Sebelum kebijakan baru itu keluar, pemerintah sebelumnya sudah pernah mencoba menarik dolar melalui kebijakan Term Deposit (TD) Valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan menawarkan suku bunga simpanan hingga 4,5%. Kebijakan itu yang tertuang dalam PP Nomor 36/2023 dan PP Nomor 8/2025, tak signifikan menarik dolar masuk.
"Dari laporan BI pada 2024, DHE yang masuk sekitar US$ 2 miliar. Sedangkan pada Maret-April 2025 setelah PP Nomor 8 terbit, total DHE masuk ke TD Valas DHE sebesar US$ 194 juta. Artinya, bila disetahunkan dengan sisa bulan tahun ini, sekitar US$ 1 miliar sepanjang tahun," kata Irman sembari menggarisbawahi nilai 'penarikan' itu jauh di bawah potensi yang disebut pemerintah mencapai US$ 90 miliar.
Bunga TD Valas DHE padahal lebih kompetitif dibanding suku bunga produk sejenis di Singapura. Di Negeri Merlion, tingkat bunga deposito dolar AS tenor 1 bulan ada di kisaran 3,4%-3,7%. Sedangkan tenor 3 bulan antara 3,5%-4,1%. Penyebabnya tak lain adalah pajak.
Di negeri jiran, simpanan valas tak dikenai pajak alias 0% tax. Sementara di Indonesia, hanya deposito tenor lebih dari 6 bulan yang bebas pajak. Sedangkan untuk tenor 6 bulan terkena pajak 2,5%, lalu tenor 3-6 bulan terkena tarif pajak 7,5%, lalu tenor pendek 1-3 bulan bahkan terkena pajak hingga 10%.
Irman menyarankan, ketimbang membanderol bunga valas di Himbara jadi 4% yang berisiko memicu crowding out likuiditas rupiah, mendorong aksi dolarisasi aset, memicu persaingan tidak sehat di perbankan, hingga membuat mahal kredit valas, sebaiknya pemerintah fokus pada solusi yang lebih paten dalam jangka pendek dan panjang.
Quick win yakni, optimalisasi TD Valas DHE dengan memberi insentif pajak 0% untuk semua tenor simpanan. "TD Valas DHE di BI disimpan dalam rekening khusus untuk DHE, artinya tidak dapat menjadi substitusi bagi deposito rupiah [sehingga] mengihndari risiko konversi rupiah ke dolar AS,"
Adapun dalam jangka panjang, pemerintah diminta untuk memperbaiki struktur current account melalui penguatan fokus pada kebijakan untuk mendorong industri bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor agar kian berkembang dan mendorong peningkatan kapasitas industri.
"Juga, jaga independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Hindari kebijakan yang memberi kesan campur tangan politik misalnya penambahan wewenang berlebihan atau pemangkasan prosedur pencopotan dean gubernur, karena itu akan menurunkan investor dan menekan rupiah," kata Irman.
(rui/aji)
