“Dengan kata lain, ada ruang bagi pemerintah untuk meredam gejolak harga agar tidak langsung membebani industri maupun konsumen,” kata Akhmad ketika dihubungi, Kamis (25/9/2025).
Kenaikan harga CPO tersebut juga perlu diantisipasi pemerintah dengan meningkatkan perbaikan tata kelola distribusi CPO domestik, hingga mekanisme stabilisasi harga.
“Dengan pendekatan semacam ini, pemerintah bisa menjaga keseimbangan antara ambisi energi hijau dengan ketahanan ekonomi domestik,” jelasnya.
Kesulitan Subsidi
Di sisi lain, Akhmad menilai kenaikan harga CPO bisa membuat besaran ‘subsidi’ yang diperlukan untuk B50 bisa makin tinggi. Terlebih, kenaikan harga CPO bisa membuat ongkos produksi biodiesel naik dan akhirnya selisih harga dengan solar semakin besar.
Untuk itu, dia meminta agar pemerintah meramu dengan serius besaran ‘subsidi’ yang diberikan untuk B50. Menurut dia, jangan sampai kebijakan yang ditempuh justru melemahkan program transisi energi yang berjalan.
“Namun, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan subsidi tidak justru melemahkan konsistensi program transisi energi yang sudah berjalan,” tuturnya.
Untuk diketahui, analis minyak sawit dari Godrej International Ltd. Dorab Mistry memprediksi CPO naik sekitar 15% dari level saat ini.
Dikutip Bloomberg News, kenaikan tersebut bisa membuat harga CPO melampaui 5.000 ringgit (US$1.191) per ton pada akhir tahun ini, setelah siklus produksi musiman tertingginya berakhir.
Menurut Dorab, Harga minyak goreng kelapa sawit—jenis yang paling banyak dikonsumsi di dunia — bahkan dapat melonjak hingga 5.500 ringgit, tertinggi sejak Juni 2022, pada kuartal I-2025 depan jika Indonesia, sebagai negara penghasil utama minyak sawit, terus mengambil alih perkebunan dan meningkatkan campuran biofuel dalam solar menjadi 50%.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 tidak akan diterapkan pada awal 2026. Pun demikian, ESDM masih mengupayakan peningkatan mandatori dari B40 ke B50 tetap diberlakukan pada tahun depan.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani menjelaskan kepastian tersebut didapatkan setelah uji kelayakan atau road test B50 masih belum dilakukan hingga saat ini. Uji coba tersebut padahal membutuhkan waktu 6—8 bulan.
“Kayaknya [belum bisa awal tahun], tetapi kita belum bisa tentukan [waktu pastinya],” kata Eniya ditemui awak media di JW Marriot, Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2025).
Meskipun belum melakukan road test, Eniya mengungkapkan Kementerian ESDM sedang mematangkan kajian teknis dan keekonomian dari B50.
Selain itu, dia menyebut pemerintah menyiapkan tiga opsi komposisi campuran B50.
Pertama, skema B35 ditambah 15% hydrotreated vegetable oil (HVO). Kedua, B40 yang dicampur dengan 10% HVO sehingga total mencapai 50%. Ketiga, penerapan penuh B50 berbasis minyak nabati atau full farming.
Adapun, berdasarkan laporan BMI, lengan riset Fitch Solutions bagian dari Fitch Group, Indonesia dianggap akan menghadapi kesulitan menjalankan program mandatori B50 pada 2025 sebab kapasitas pabrik biodiesel domestik dinilai masih terbatas untuk mengakomodasi peningkatan bauran CPO tersebut.
Tim analis BMI memproyeksikan kebutuhan solar bakal mencapai 40,9 juta kiloliter (kl) pada 2026, atau naik 6,5% secara tahunan. Dengan demikian, porsi bauran CPO 50% bakal mengerek kebutuhan biodiesel mencapai 20,5 juta kl saat itu.
“Melampui kapasitas saat ini,” tulis tim analis BMI dalam laporan bertajuk Indonesia Biofuel Outlook —Ambitions of B50 in 2026 Unlikely to be Met, awal pekan ini.
BMI menambahkan kapasitas pengolahan biodiesel domestik itu bakal tetap terbatas pada 2026 kendati tren konsumsi solar tumbuh lebih lambat dari perkiraan.
Alasannya, kapasitas produksi biodiesel domestik saat ini baru mencapai 19,6 juta kl.
Dengan proyeksi permintaan solar sebesar 38,5 juta kl tahun ini, mandat B40 relatif masih terjangkau dengan kebutuhan biodiesel mencapai 15,4 juta kl.
Angka itu setara dengan pemanfaatan 78,6% kapasitas produksi biodiesel saat ini, kendati terdapat kenaikan konsumsi biodiesel domestik sebesar 6,1% dibandingkan dengan posisi 2024.
“Dengan asumsi proyeksi mengenai pertumbuhan konsumsi solar 6,5% pada 2026, kebutuhan solar jalan raya naik menjadi 40,9 miliar liter [40,9 juta kl], pencampuran 50% berarti kebutuhan biodiesel melonjak ke 20,5 miliar [20,5 juta kl],” tulis BMI.
(azr/wdh)
