Isu ini sebelumnya mencuat di rapat Komisi VI DPR, Senin (22/9/2025). Anggota DPR Mufti Anam mempertanyakan kebenaran kabar masuknya eksekutif dari Singapore Airlines ke tubuh manajemen Garuda.
Ia menilai langkah itu seolah ditutup-tutupi dan meminta agar prioritas tetap diberikan kepada sumber daya manusia dalam negeri.
“Betul tidak ada eksekutif dari Singapore Airlines masuk ke jajaran direksi Garuda? Kalau benar, kenapa harus disembunyikan? Kami minta agar lebih diprioritaskan anak bangsa, karena SDM kita juga banyak yang berpengalaman di maskapai besar dunia,” kata Mufti.
Mufti juga menyoroti penggunaan dana talangan Rp6,65 triliun yang dianggap belum memberikan dampak signifikan pada kinerja perseroan. Ia bahkan menyinggung opsi pembubaran Garuda jika perbaikan tidak kunjung terlihat.
Menanggapi hal itu, Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim menegaskan bahwa keputusan mengenai jajaran direksi diserahkan sepenuhnya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. “Mengenai hal tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada pemegang saham,” ujarnya.
Reza menambahkan, Garuda saat ini fokus pada pemulihan operasional. Hingga akhir 2025, perseroan menargetkan tambahan tujuh armada, termasuk memastikan ketersediaan pesawat saat periode Natal dan Tahun Baru.
Perusahaan juga tengah mengkaji pengaktifan kembali sejumlah rute lama yang pernah profitable sebelum pandemi, serta menambah frekuensi penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma.
Terkait kerja sama dengan maskapai asing, Reza menyebut Garuda masih mengevaluasi berbagai skema, mulai dari special prorate agreement, code share, hingga joint venture. Namun ia menegaskan, fokus utama tetap pada pasar domestik yang dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat pangsa pasar perseroan.
(dhf)
