“Kami selalu melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan MBG. Tentunya beberapa insiden keamanan pangan yang terjadi beberapa waktu terakhir menjadi concern utama kami,” ujar Khairul di Jakarta, dikutip Senin (22/9).
Ia menjelaskan, BGN telah memiliki prosedur serta aturan ketat terkait keamanan pangan dalam tata kelola MBG, termasuk pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Sistem pelaporan berkala juga sudah diterapkan untuk memperkuat pengawasan.
“Selain itu, kami juga sudah menerapkan sistem pelaporan berkala dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan pengawasan, sehingga Kepala SPPG dapat memberikan laporan maupun pengaduan yang menjadi kendala di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan program,” lanjut Khairul.
Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya ditujukan untuk daerah yang mengalami insiden, tetapi juga untuk seluruh penerima manfaat MBG di Indonesia. “Ini yang menurut kami menjadi langkah penting supaya tidak terjadi kasus serupa di masa yang akan datang, tidak hanya di wilayah yang terjadi insiden, tetapi juga seluruh penerima manfaat MBG di semua daerah. Ke depan, kami terus memastikan bahwa makanan yang diterima oleh masyarakat memang makanan yang sehat, layak, bergizi seimbang, dan aman,” pungkasnya.
Desak MBG Evaluasi Total
Sementara itu, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap MBG.
Peneliti Bidang Sosial TII, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menilai pemerintah tidak bisa lagi menoleransi berulangnya kasus keracunan di berbagai wilayah.
“Maraknya kasus keracunan ini harus dijadikan alarm keras bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total MBG. Bahkan, sebaiknya MBG diberhentikan terlebih dahulu untuk mendalami akar masalah terulangnya keracunan di lapangan, sehingga tidak meningkatkan jumlah korban,” tegas Natasya dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, teori keamanan pangan dan epidemiologi menekankan bahwa nol kasus harus menjadi target mutlak. “Setiap kejadian keracunan adalah indikator kegagalan sistem keamanan pangan yang berisiko menelan korban lebih luas,” ujarnya.
Dalam Policy Assessment 2025 TII, Natasya merekomendasikan penguatan pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) bagi SPPG hingga tim pengawas keamanan pangan di sekolah. Pelatihan ini penting untuk menjamin keamanan makanan sejak tahap pengolahan hingga distribusi agar tidak menimbulkan infeksi saluran pencernaan.
Namun, TII mencatat aktor lokal seperti Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan belum terinformasi mengenai pelatihan dan pembentukan tim pengawas makanan di sekolah. “Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SOP keamanan pangan belum menjadi agenda prioritas bahkan setelah ramainya kasus keracunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Natasya mengingatkan agar implementasi MBG tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima, tetapi juga harus menjamin kualitas makanan. Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara transparan dengan melibatkan siswa, guru, orang tua, masyarakat sipil, hingga akademisi dalam survei kepuasan publik.
Selain itu, ia mengusulkan pembangunan dashboard publik deteksi dini keracunan MBG untuk memantau kualitas makanan dan mencegah terjadinya kasus massal. “Akan lebih bijak bagi pemerintah untuk mengkaji ulang dan melakukan moratorium program MBG secara terbatas, terutama di daerah bermasalah. Keberhasilan MBG hanya bisa dicapai bila kualitas, keamanan, dan kebersihan makanan dijamin. Tanpa itu, tujuan transformatif MBG justru bisa gagal,” pungkasnya.
Catatan Kasus Keracunan MBG
Dalam sepekan terakhir, kasus keracunan MBG tercatat terjadi di sejumlah daerah, antara lain 194 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat; puluhan siswa di Kabupaten Gunungkidul, DIY; 277 siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah; 65 siswa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; dan puluhan siswa di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Seluruh korban mengalami gejala mual, muntah, hingga diare massal usai mengonsumsi makanan dari program MBG.
(dec/spt)
