“Selama ini terlalu investor-based, bukan community-based. Padahal, pariwisata seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ekosistem itu mencakup flora-fauna, lingkungan fisik seperti tanah dan atmosfer, serta manusia dan budaya. Itu harus dijaga,” kata Azril.
Ia menambahkan, rancangan yang pernah disusun bersama tim ahli sudah final di periode DPR sebelumnya, tetapi gagal disahkan akibat pergantian cepat di parlemen. “Sekarang justru ditolak oleh Menteri baru, padahal DPR setuju dengan konsep perubahan mendasar. Sayangnya, pemerintah hanya ingin revisi kalimat, bukan perubahan substansi,” tegasnya.
Azril juga mengingatkan, setiap program pariwisata wajib dilengkapi manajemen risiko dan mitigasi bencana.
“Kasus banjir di Puncak adalah contoh ketika ekosistem diabaikan dalam pembangunan. Ini kelemahan kita karena belum memahami esensi ekosistem pariwisata,” ujarnya.
Poin-poin arah RUU Kepariwisataan
Menurut Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada pertemuan kali ini telah disepakati tiga hal utama sebagaimana yang sudah tercantum dalam draf RUU Kepariwisataan.
Pertama, berkaitan dengan ekosistem pariwisata. Pemerintah mengakomodasi substansi terkait semua aspek ekosistem kepariwisataan yang diusulkan DPR dengan beberapa penyempurnaan.
Kedua, mengenai pendidikan di sektor pariwisata. Pemerintah mengakomodasi substansi terkait pendidikan baik formal dan non-formal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan pendidikan pariwisata.
Ketiga, berkenaan dengan diplomasi budaya. Pemerintah mengakomodasi substansi tentang diplomasi budaya dalam bentuk penguatan promosi pariwisata berbasis budaya.
(fik/spt)
