Kedua, pagu untuk insentif bersifat lumpsum dan merupakan hak mitra. Dana ini, kata Dadan, tidak boleh dipotong pihak mana pun. "Ketika insentif sudah dikeluarkan dari virtual account, itu murni hak mitra," tegasnya.

Dadan menekankan bahwa BGN terus memperkuat sistem pengawasan agar program MBG tepat sasaran dan terhindar dari praktik penyimpangan.

Prosedur Pelaporan Dugaan Penyimpangan SPPG MBG

1. Saluran Pengaduan Resmi BGN

Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan (misalnya anggaran disunat, MBG fiktif, kualitas makanan buruk) dapat melapor melalui saluran pengaduan resmi yang disediakan BGN, yaitu:

lapor.bgn.go.id sebagai portal aduan publik MBG. 

SP4N-LAPOR! (sistem pengaduan nasional) juga dipakai untuk pengaduan masyarakat terkait program MBG. 

2. Isi Aduan yang Diperlukan
Agar laporan dapat diproses, informasi yang disampaikan sebaiknya mencakup:

Identitas pelapor (nama, kontak) agar bisa ditindaklanjuti (meskipun ada opsi pelaporan anonim tergantung kebijakan).

Informasi tentang SPPG yang dilaporkan (nama dapur/SPPG, lokasi/sekolah, alamat).

Deskripsi dugaan penyimpangan secara detail (jenis penyimpangan, waktu kejadian, bukti jika ada seperti foto, dokumen, kuitansi, menu, anggaran, laporan keuangan, dsb).

Referensi aturan atau juknis MBG yang dianggap dilanggar.

3. Verifikasi oleh BGN

Setelah laporan diterima, BGN melakukan verifikasi awal untuk memastikan aduan sah dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini bisa melalui:

Pemeriksaan dokumen keuangan dan administrasi SPPG terkait. Konfirmasi lapangan jika diperlukan.

Pengecekan atas laporan menu harian, laporan keuangan, bukti pengeluaran bahan baku, operasional, insentif, dsb.

4. Tindak Lanjut & Penegakan

Bila verifikasi menemukan indikasi penyimpangan, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

Pengembalian dana yang digunakan secara tidak sesuai. 

Sanksi administratif terhadap SPPG atau pihak terkait sesuai Peraturan / Petunjuk Teknis MBG.

Laporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana (korupsi, penyalahgunaan dana). 

5. Transparansi & Pemantauan Publik

Laporan dan perkembangan kasus penyimpangan sebaiknya dipublikasikan atau dikomunikasikan kepada publik agar ada akuntabilitas.

Masyarakat bisa mengecek melalui portal aduan, FAQ BGN, atau sumber resmi apakah ada tindak lanjut terhadap laporan mereka.

(dec/spt)