“Kita pasti akan cari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita termasuk dalamnya PLN,” ucap Bahlil.
Rawan Terbengkalai
Di sisi lain, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengkhawatirkan proyek PLTS dengan kapasitas total 100 GW di Koperasi Desa Merah Putih tidak bertahan dalam waktu lama dan menjadi terbengkalai.
Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR Alvin Putra menyatakan lembaganya memang belum mendapatkan perincian rencana pembangunan proyek tersebut.
Akan tetapi, IESR menyoroti ada beberapa risiko dari rencana pengelolaan dari PLTS dengan kapasitas total 100 GW tersebut.
Dia khawatir PLTS yang dibangun di desa-desa tersebut tidak bertahan dalam jangka waktu lama, sebagaimana yang terjadi pada proyek-proyek PLTS di program Listrik Desa (Lisdes) yang digagas Kementerian ESDM.
Alvin mencontohkan terdapat proyek PLTS Lisdes di Bali yang sebenarnya disambut baik oleh warga. Sayangnya, pengelolaan PLTS tersebut dinilai kurang cermat sehingga sumber listrik alternatif tersebut pada akhirnya jadi terbengkalai.
“Saya tahu bahwa sebenarnya proyek-proyek Lisdes ini kan selama ini itu ada yang dari ESDM, ada yang hibah kepada pemerintah daerah seperti itu. Dan saya tahu bahwa banyak proyek-proyek ini yang bisa dibilang tidak sustain, setelah beberapa tahun itu terbengkalai,” kata Alvin dalam taklimat media, awal September.
Kementerian ESDM sebelumnya menyatakan tengah melakukan sinkronisasi data dengan PT PLN (Persero) dalam rangka persiapan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW dengan memanfaatkan 80.000 Kopdes Merah Putih.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan kementerian sedang mencocokkan data program dediselisasi PLN dan rencana pembangunan PLTS di Kopdes tersebut.
“Ya itu tadi kita baru sinkronkan dengan datanya PLN karena PLN juga ada program dediselisasi. Itu juga masuk PLTS-PLTS-nya kan. Jadi kita hitung juga di situ termasuk yang itu,” kata Eniya kepada awak media di kantor Kementerian ESDM, medio Agustus.
Eniya menerangkan kementerian masih membahas teknis pembangunan PLTS tersebut, termasuk menentukan tipe PLTS apakah akan dalam format tapak (ground mounted) ataupun lainnya.
Dia mengalkulasi pembangunan PLTS tapak dengan kapasitas 1 megawatt (MW) membutuhkan lahan sekitar 1 hektare (ha).
Akan tetapi, dia memandang kebutuhan dan kapasitas pembangkit di tiap Kopdes akan berbeda sebab masing-masing wilayah memiliki kebutuhan dan fasilitas penunjang yang beragam.
Untuk diketahui, dalam bahan paparan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terungkap bahwa 80.000 koperasi diprediksi menghasilkan listrik 80 GW dan 20 GW sisanya merupakan listrik hasil sentra PLTS kabupaten/kota.
PLTS tersebut nantinya dibangun di 80.000 Koperasi Merah Putih dengan nilai proyek sebesar US$100 miliar. PLTS tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk menyuplai listrik untuk kebutuhan operasional Koperasi Merah Putih dan dalam rangka mendorong percepatan swasembada energi.
(azr/wdh)
