Meski belum mendetailkan mekanisme jual-beli BBM nonsubsidi antara SPBU swasta dengan Pertamina, Yuliot memastikan jika pasokan bahan bakar milik Pertamina tidak mencukupi untuk memasok SPBU swasta, maka perusahaan pelat merah tersebut yang akan melakukan impor BBM.
Setelah itu, perusahaan SPBU swasta yang membutuhkan pasokan BBM akan membeli produk yang diimpor oleh Pertamina tersebut.
“Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, [atau] ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya,” tegas dia.
Yulot juga menyatakan impor BBM tersebut akan melibatkan perusahaan Amerika Serikat (AS). Namun, dia tak menjelaskan dengan tegas apakah Pertamina akan secara langsung membeli BBM dari perusahaan AS tersebut–atau justru melalui mekanisme lainnya.
Yuliot hanya memastikan bahwa pembelian BBM yang melibatkan perusahaan AS tersebut akan terhitung sebagai realisasi kesepakatan impor migas dari AS, yang sebelumnya diteken saat negosiasi tarif resiprokal dengan Presiden Donald Trump.
“Jadi dengan kebutuhan tadi, ya kan kita juga ada komitmen juga kan. Ini impor dalam rangka pemenuhan, komitmen trade balance kita dengan Amerika. Jadi ini ya kita juga, karena bukan saja ini keinginan pemerintah tetapi ada komitmen kita juga dengan pihak lain,” tegas Yuliot.
Sebelumnya, Yuliot sempat menyatakan belakangan ini terjadi migrasi atau pergeseran permintaan untuk BBM, khususnya bensin nonsubsidi dengan RON di atas 90 setara Pertalite, sehingga kebutuhan impor komoditas pun ikut terkerek.
Akibat banyaknya masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk membeli Pertalite, kata Yuliot, terjadi gelombang pergeseran permintaan terhadap BBM nonsubsidi; baik di SPBU Pertamina maupun swasta.
“Menurut perhitungan kami, itu shifting yang terjadi sekitar 1,4 juta kiloliter [kl]. [...] Jadi itu yang menyebabkan [gangguan pasokan bensin RON 92 dan 95 di SPBU swasta] karena ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” kata Yuliot, di Kompleks Parlemen, pekan lalu.
Pada kesempatan terpisah pekan ini, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan Pertamina berpotensi mengimpor BBM baru demi memasok bensin ke badan usaha (BU) hilir migas swasta, yakni Shell Indonesia dan BP-AKR.
Akan tetapi, keputusan tersebut baru akan diambil jika pasokan milik Pertamina tidak mencukupi untuk menyuplai BBM ke BU hilir migas swasta tersebut. Adapun, mekanisme tersebut ditempuh untuk mengatasi kurangnya pasokan BBM nonsubsidi di SPBU swasta.
Laode menjelaskan Pertamina masih memiliki kuota impor yang belum terealisasi pada tahun ini. Dengan begitu, perusahaan pelat merah tersebut masih memungkinkan mengimpor BBM baru demi menyuplai BBM ke SPBU swasta jika pasokan yang dimiliki tidak cukup.
“Ada tambahannya dari SPBU swasta, kita tugaskan Pertamina [impor] satu pintu. Kita minta datanya, begitu dapat data, kita kasih tahu Pertaminanya, kata Pertamina, 'oh ternyata perlu tambahan nih Pak, kami harus impor tambahan berarti ini',” kata Laode ditemui awak media, usai rapat bersama perusahaan SPBU di Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).
Dalam perkembangannya, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan pasokan BBM Pertamina memang mencukupi hingga akhir tahun ini. Namun, dia belum bisa memastikan apakah stok tersebut mencukupi jika turut dijual ke perusahaan SPBU swasta, seperti Shell Indonesia dan BP-AKR.
“Stok Pertamina tentunya masih cukup ya sampai akhir tahun. Namun, ya kita sambil lihat lagi keadaan. Itu [impor lagi atau tidaknya] masih dalam tahap pembicaraan tim kita dengan tim,” kata Simon ditemui awak media, di Kompleks Parlemen, baru-baru ini.
Menurut dia, alokasi kuota impor BBM milik swasta juga sudah disesuaikan besarannya dengan estimasi permintaannya. Hal tersebut juga diterapkan di Pertamina, di mana kuota impor pada tahun ini juga dilakukan sinkronisasi.
Dengan begitu, dia membantah ada niat untuk memonopoli bisnis hilir migas di Indonesia. Simon menyatakan perseroan hanya menjalankan kebijakan yang diputus Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
(azr/wdh)
