"Enggak sih, di negara lain banyak. Seperti di Belanda itu ada yang namanya Dewan Buruh. Dewan Buruh itu jadi perwakilan dari buruh itu, mereka bisa meminta masukan dan mereka punya tim advokasi hukum. Lalu dibawa ke parlemen oleh para Dewan Pekerja ini, disuarakan di parlemen. Jadi kalau prosesnya atau mekanismenya itu katakanlah seperti yang terjadi di Uni Eropa, itu malah positif," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut Presiden Prabowo akan segera meneken pembentukan DKBN yang rencananya akan setara dengan kementerian dan lembaga negara. Dewan ini juga dikabarkan akan diisi enam orang tokoh buruh nasional.
"Tadi mau dibuat setingkat kementerian, kami juga kaget. Tapi segera akan diumumkan oleh Presiden," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Kompleks Istana.
"Kalau struktur DKBN-nya sudah ditandatangani oleh Presiden dalam bentuk Keppres. Siapa yang mengisinya, Belum. Nah mungkin tadi perkiraan seminggu atau dua minggu ini [akan diumumkan]," lanjutnya.
Menurut dia, DKBN tak akan dipimpin oleh para tokoh buruh karena menolak menjadi pejabat negara; baik menjadi menteri atau pun kepala lembaga. Para tokoh buruh nantinya hanya ingin berada di bagian pengawasan yang tak terlibat dalam urusan teknis.
"Kita tetap ada di board atasnya. Seperti kalau di perusahaan kayak komisarisnya lah. Karena nggak mau jadi pejabat. Tapi pejabat pengawas bisa," ujar dia.
(ell)
