Moshe menyebut, kualitas data yang dimiliki pemerintah terkait dengan potensi cadangan minyak dan gas yang terkandung dalam blok-blok migas tersebut juga akan menjadi penentu minat investasi dari para investor.
“Kalau kualitas datanya bagus, success rate-nya tinggi. Dibandingkan dengan kalau datanya biasa-biasa aja, yang penting dilelang. Nah, itu yang mesti dipersiapkan oleh pemerintah,” tegas dia.
Iklim Investasi
Lebih lanjut, Moshe memandang pemerintah juga perlu memperbaiki iklim investasi hulu migas di Indonesia.
Dia tak memungkiri bahwa iklim investasi di sektor hulu migas sudah makin baik dengan adanya kontrak bagi hasil skema new gross split. Selain itu, variasi insentif yang bisa diberikan kepada investor juga dinilai telah lebih baik.
Akan tetapi, kepastian regulasi menurutnya juga menjadi bagian penting untuk membuat iklim investasi menjadi kondusif. Dia khawatir nantinya akan terdapat pergantian kebijakan ketika menteri teknis yang menangani sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) berganti.
“Akan tetapi, juga bagaimana kondusif apa enggak, ada enggak kepastian dari sisi regulasi, undang-undang migas yang kita tunggu-tunggu udah belasan tahun kita diskusi, belum keluar-keluar juga,” tegas dia.
“Jadi tidak hanya data yang kualitas tinggi, iklim investasi juga harus bagus, regulasi yang memberikan kepastian."
Untuk diketahui, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan lelang blok migas tidak akan lagi dilakukan secara bertahap, guna mengebut target produksi minyak siap jual setidaknya 900.000 barel per hari (bph) pada 2029.
“Kalau dibuat bertahap seperti itu, ya ini target untuk peningkatan lifting tidak akan tercapai. Jadi ya kita memiliki wilayah yang akan kita tawarkan, [ada] 75 [wilayah kerja/WK]. Seperti di toko, jadi kita pajangkan saja semua,” ujarnya ditemui usai rapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Yuliot mengatakan penawaran blok migas secara serempak tersebut ditargetkan dapat dieksekusi paling lambat pada Oktober. Dia juga menegaskan skema lelang serempak itu akan dilakukan untuk seterusnya; tidak lagi kembali menggunakan mekanisme bertahap.
“Nanti [jika] ada badan usaha yang berminat, ‘saya mau di blok ini, di blok ini, di blok ini’, nanti berdasarkan badan usaha, mereka tertarik dua atau tiga, ya itu yang kita kompetisikan. Jadi polanya kita ubah,” tegas Yuliot.
Adapun, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan realisasi lifting migas mencapai 1,55 juta barel setara minyak per hari (bsmpd) per semester I-2025.
Realisasi lifting pada paruh pertama tahun ini lebih rendah 3,29% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dipatok 1,61 juta bsmpd.
(azr/wdh)
