Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah memberi perhatian pada 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan dalam aksi demonstrasi, khususnya terkait sektor ekonomi.

Airlangga mengatakan pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sudah menjadi bagian dari program pemerintah.

Menurut Airlangga, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah deregulasi di sejumlah industri di Jawa. Kebijakan itu ditargetkan mampu membuka peluang kerja baru bagi lebih dari 100.000 tenaga kerja.

“Pencegahan PHK massal itu sudah menjadi bagian dari tugas pemerintah. Deregulasi di beberapa industri sedang kita siapkan, dan ini bisa menyerap 100 ribu lebih tenaga kerja,” kata Airlangga di Kompleks Istana, Kamis (4/9/2025).

Selain itu, dia menambahkan pekerja kontrak juga tetap mendapat fasilitas ketenagakerjaan khusus dengan masa perlindungan satu tahun.