“Kalau kita mau mengejar, Indonesia harus bisa memproduksi minimal 30.000 dokter spesialis per tahun. Itu sebabnya kita sedang mencontoh best practice negara lain, termasuk dengan menggandeng ACGME, lembaga yang mengawasi pendidikan spesialis di 900 rumah sakit di Amerika,” ujarnya.
Rencana pemberian pendidikan gratis ini juga dikaitkan dengan masalah distribusi. BGS menyebut selama ini 60% mahasiswa spesialis berasal dari Jawa, sementara 80% kebutuhan terbesar justru ada di luar Jawa. Dengan skema baru, rekrutmen dokter akan lebih berbasis kebutuhan masyarakat daerah.
“Kalau rumah sakit di Taliabu butuh radiolog, maka yang diprioritaskan adalah dokter yang sudah bekerja di sana. Begitu lulus, mereka akan kembali, bukan pindah ke kota besar. Ini yang membuat distribusi lebih merata,” jelas BGS.
Selain membenahi pembiayaan dan distribusi, pemerintah juga menargetkan kualitas pendidikan spesialis di Indonesia mencapai standar internasional. Dengan menggandeng ACGME, Indonesia berharap lulusan dokter spesialis dapat diakui secara global, layaknya rumah sakit yang terakreditasi JCI di sektor layanan.
“Kita tidak hanya ingin menambah jumlah, tapi juga meningkatkan kualitas agar dokter spesialis Indonesia bisa diakui di level internasional,” kata BGS.
(fik/spt)
