Upaya pemerintahan Trump dinilai sebagai cara untuk mengadopsi teknologi tahap lanjutan ke dalam administrasi publik, namun aksi mereka bukan jadi yang pertama. Estonia pada tahun 2016 sudah melakukan integrasi sistem e-Health-nya ke blockchain KSI dari Guardtime. Tujuannya adalah untuk melindungi lebih dari satu juta catatan pasien. Infrastruktur yang sama kini menjadi dasar bagi sebagian jaringan identitas digital negara tersebut, menjadikan negara Baltik ini sebagai pionir awal, mengutip dari Cointelegraph.
Komisi Eropa dan Kemitraan Blockchain Eropa atau ECEB tujuh tahun lalu juga meluncurkan yang mereka sebut European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), jaringan terpusat yang dibangun di atas Hyperledger Besu. Negara anggota seperti Prancis, Slovenia, dan Denmark menjadi host node validator, memberikan struktur desentralisasi yang dirancang untuk menyediakan layanan publik lintas batas yang dapat diverifikasi dan tepercaya.
Pada tahun 2021 negara tetangga Indonesia, Singapura dan Australia juga melakukan uji sistem blockchain untuk menerbitkan dan memverifikasi dokumen perdagangan lintas batas atau cross-border dengan maksud mengurangi penggunaan kertas sekaligus memangkas biaya.
(far/wep)
