Selain dari sudut pandang ekonomi makro, Said menyebut berbagai indikator perekonomian yang membaik seperti yang digaungkan oleh presiden pada pidatonya pada 15 Agustus 2025 yang lalu bisa menjadi katalis positif bagi kenaikan upah buruh. Hal ini menjadi alasan kedua buruh menuntut kenaikan upah.
Yang ketiga, menurut Said, pemerintah memerlukan motor untuk menggerakan daya beli masyarakat yang saat ini tengah menurun dengan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja dan munculnya fenomena Rombongan Jarang beli (Rojali) dan Rombongan Hanya Nanya (Rohana).
Dengan melihat fenomena itu, maka kita bisa mengatakan daya beli masyarakat sedang turun, purchasing power sedang turun,” tegasnya.
Hal tersebut juga terlihat dari daya beli masyarakat di bidang otomotif yang terus menyusut dan juga penjualan semen yang terus mencatatkan penurunan. Ia mengatakan kenaikan upah yang layak bisa menaikkan daya beli masyarakat.
Said mengatakan bahwa buruh akan berencana mengadakan aksi yang berpusat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga Istana Negara. Rencananya, demo yang akan dilaksanakan 28 Agustus teresebut akan diramaikan oleh 10 ribu buruh di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.
Dalam aksinya bertajuk Hapus Outsourcing Tuntut Upah Murah (HOSTUM) tersebut, buruh meminta enam tuntutan dalam unjuk rasa tersebut.
Selain mengenai kenaikan upah, buruh meminta adanya penghapusan pekerja alih daya alias outsourcing, menagih pembentukan satuan tugas (satgas) PHK, Sahkan RUU Tenaga kerja yang baru, sahkan undang-undang perampasan aset dan revisi undang-undang pemilu
(ell)
