Selain kurs, Eko juga mengkritisi asumsi pembiayaan lewat Surat Berharga Negara (SBN) yang rencananya mencapai lebih dari Rp700 triliun pada 2026. Menurutnya, imbal hasil (yield) SBN Indonesia masih terlalu tinggi dibandingkan negara tetangga.
"Padahal Thailand bisa 3%, Malaysia 3%, Filipina malah juga lebih rendah dari kita. Vietnam juga cuma 3% padahal dia belum investment grade. Kok kita ngasih yield 6,6% itu berlebihan," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan penetapan ini terjadi karena merujuk pada kisaran asumsi kurs Rp16.500–Rp16.900/US$ yang telah ditetapkan antara pemerintah, Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Meski angka itu lebih lemah dari Rp16.000/US$ pada APBN 2025, kata Sri Mulyani, tetapi tergolong sebagai level paling kuat dalam kisaran asumsi kurs yang dibahas sejak April 2025.
“Rasanya kayak kita mengharapkan melemah, tidak. Namun itu lebih karena secara teknikal kemarin bahas dengan DPR dan ambil kisaran paling kuat,” ujar Sri Mulyani, Jumat (15/08/2025).
Sri Mulyani menggarisbawahi kisaran Rp16.500–Rp16.900/US$ kala itu disepakati di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat kebijakan tarif perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini menyebabkan proyeksi mata uang secara global akan melemah. Di sisi lain, situasinya justru berbalik saat ini. Ketidakpastian global menyebabkan dolar AS melemah dan mata uang lainnya menguat.
"Kami bersama BI dan tentu Komisi XI akan mendiskusikan hal ini tetapi kami tetap menggunakan kisaran yang waktu itu disepakati di pembahasan DPR," ujarnya.
"Namun, pasti sama seperti kurs harga minyak yang terhadap tiap tahun berubah dalam setiap bulannya jadi kita akan gunakan itu sebagai poin referensi, bukan merupakan arah kebijakan."
(ell)
