Angka ini terdiri dari Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 dan Rp50,59 triliun dari anggaran TKD.
Adapun, hal itu sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Namun, dalam perkembangannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan telah melakukan pembukaan blokir atau realokasi hasil efisiensi sebesar Rp134,9 triliun kepada 99 kementerian/lembaga hingga Juni 2025.
Dalam hal ini, pembukaan blokir untuk 23 kementerian/lembaga restukturisasi Kabinet Merah Putih adalah sebesar Rp48 triliun. Sementara, pembukaan blokir untuk 76 kementerian/lembaga lainnya adalah sebesar Rp86,9 triliun.
"Penyelesaian Inpres No.1 Tahun 2025 sudah kami laporkan kepada Presiden [Prabowo Subianto], meskipun ada dari angka tersebut yang kemudian dilepas kembali atau dialokasikan untuk prioritas baru," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran, dikutip Rabu (2/7/2025).
(dov/frg)
