“Semangatnya bahwa semua transaksi negara harus tahu, kita semua harus tahu karena banyak juga yang kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” Prasetyo Hadi kembali menegaskan. “Semangatnya kan untuk perbaikan bahwa ternyata setelah di mapping.”
Saat ditanya kemampuan teknologi Payment ID sesuai standar, Prasetyo Hadi menyatakan “sangat mumpuni,” sehingga transparansi keuangan digital dapat dianalisa.
Pelaksanaan Payment ID sendiri belum akan diselenggarakan dalam waktu dekat. BI memastikan masih dalam rangkaian uji coba, hal yang sekaligus mengklarifikasi rumor Payment ID mulai rilis 17 Agustus 2025.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dicky Kartikoyono dalam diskusi bersama wartawan, Selasa (12/8/2025) juga menepis anggapan bahwa sistem di Payment ID akan membuat seluruh transaksi masyarakat akan sangat mudah terdeteksi.
Dicky pastikan bahwa seluruh aspek akan tetap mengacu pada ketentuan prinsip privasi pengguna sebagaimana tertuang dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Diketahui seluruh data pribadi hanya akan dapat diakses juga sudah mendapatkan persetujuan pemilik sebagaimana amanat UU PDP.
"Pemahaman yang berkembang saat ini [di kalangan masyarakat dan media sosial] sudah terlalu jauh. Ini harus menjadi dasar pemahaman semua," imbuh dia.
(wep)
