Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai rencana Bank Indonesia (BI) untuk mensinkronkan pencatatan pembayaran masyarakat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Payment ID tak hanya memiliki sejumlah keuntungan, tetapi juga membawa tantangan yang perlu diantisipasi.

Chief Economist Perhimpunan Bank-bank Nasional atau Perbanas Dzulfian Syafrian menyebutkan, keuntungan pertama Payment ID adalah integrasi dapat menciptakan identitas tunggal yang akurat untuk setiap transaksi, sehingga memperkuat proses Know Your Customer (KYC) dan memungkinkan penyesuaian produk maupun layanan keuangan berdasarkan pola pengeluaran masyarakat.

"Kedua, inisiatif ini dapat mengurangi risiko pencucian uang karena Otoritas dapat melacak arus uang dari satu titik ke titik lain secara lebih akurat dan presisi," kata Dzulfian kepada Bloomberg Technoz, dikutip Senin (11/8/2025). 

Selanjutnya, Dzulfian menambahkan, sinkronisasi juga mempermudah penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, mendorong inklusi keuangan, serta mempersingkat proses transaksi dengan verifikasi yang lebih akurat.

Di samping itu, integrasi lintas sistem ini juga membuka peluang sinkronisasi data pembayaran dengan basis data lain seperti perpajakan, BPJS, tabungan, investasi, hingga kepemilikan aset. Menurutnya, "Integrasi ini akan bermanfaat bagi perumusan kebijakan dan pengawasan pajak yang lebih efektif."