Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengatakan pelaksanaan uji coba sistem pendeteksi transaksi digital yang lebih transparan atau Payment ID akan dilakukan pada September mendatang. 

Kabar ini ekaligus membantah isu awal yang rencananya akan dilakukan pada 17 Agustus mendatang.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dicky Kartikoyono mengatakan pelaksanaan tersebut dilakukan untuk membantu program perlindungan sosial pemerintah melalui bantuan sosial (bansos).

"Bansos nontunai ini kan program baru pemerintah. Nanti jadinya di bulan September, ada rencana launching di Banyuwangi. Itu yang akan kita bantu," ujar Dicky di sela diskusi bersama wartawan di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Dengan kata lain, Dicky mengatakan peluncuran program bansos nontunai tersebut akan menjadi wadah uji coba sistem pendeteksi transaksi digital yang lebih transparan dibandingkan sistem BI Checking.

Dicky juga menepis anggapan bahwa sistem ini akan membuat seluruh transaksi masyarakat akan sangat mudah terdeteksi. Penerapan tersebut, kata dia, akan tetap mengacu pada ketentuan prinsip privasi pengguna.

Hal tersebut tertuang, dilindungi dan dijamin hukum dengan tunduk pada pada kerahasiaan data individu sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Ini sangat dilindungi, dan hanya bisa digunakan sesuai consent [persetujuan] pemiliknya. Ini yang kami jaga betul, sehingga yang namanya uji coba itu mendalami agar kita tetap comply dengan dunia digital," tutur dia.

"Pemahaman yang berkembang saat ini [di kalangan masyarakat dan media sosial] sudah terlalu jauh. Ini harus menjadi dasar pemahaman semua," imbuhnya.

Hingga saat ini, kata dia, otoritas moneter negara masih dalam tahap penguatan regulasi untuk penerapan sistem tersebut.

"Yang paling disiapkan oleh Bank Indonesia itu namanya PBI. Peraturan Bank Indonesia dulu. Peraturan Dewan Gubernurnya, peraturan anggota Dewan Gubernurnya, sampai ke Juknisnya," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dudi Dermawan mengatakan BI berencana meluncurkan sistem pendeteksi transaksi digital yang lebih transparan, Payment ID, pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dia menjelaskan sistem pengenalan unik atau unique identifier ini sangat kuat karena tak hanya bisa mengetahui data kredit nasabah, tetapi juga seluruh data pemasukan dan pengeluaran individu.

"Payment ID ini sangat powerfull, karena kekuatan data ini sampai bisa terlihat pola transaksinya seperti apa, apakah individu terlibat judi online atau pinjaman online. Pendapatan dari mana datanya sangat telanjang," ujar Dudi dalam Editors Briefing Bank Indonesia, akhir Juli lalu.

Dudi menjelaskan, pada dasarnya Payment ID ini berbasis data nomor induk kependudukan (NIK) yang tercantum di dalam KTP. Payment ID akan tersimpan di sistem pusat milik BI, tetapi dengan tetap meminta persetujuan pemilik data.