Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sampaikan bahwa Payment ID atau  sistem pendeteksi transaksi digital yang lebih transparan bukan bertujuan untuk memata-matai privasi keuangan masyarakat.

“Yang harus dilihat adalah semangatnya, segala sesuatu itu berkenaan dengan transaksi, itulah yang kemudian harus bersama-sama kita monitor,” jelasnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Pemerintah sendiri masih akan melakukan pengaturan lebih rinci perihal tata kelola inisiatif Payment ID, termasuk penggunaannya. Namun yang pasti Prasetyo Hadi memberi garansi data Payment ID dikelola secara bijak.
“Tentu tidak sembarangan data atau sembarang transaksi apalagi yang berkenaan dengan misalnya data pribadi.”

Payment ID yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) bukan untuk mendorong  keingintahuan pemerintah tanpa dasar. Prasetyo Hadi mencontohkan manfaat Payment ID sebagai monitoring kebijakan penyaluran bantuan sosial.

Kegiatan ekonomi lain yang menjadi pemantauan Payment ID, lanjut dia, adalah lalu lintas produksi sebuah usaha yang kemudian disinergikan dengan data kewajiban pajak. “Sekarang nyimpen yang nggak-nggak itu pasti bisa dideteksi,” ucap dia.